Abdoel Moeis Hassan Gubernur Kaltim ke-2 Masuk Daftar Calon Pahlawan Nasional 2025
Sekaltim.co – Abdoel Moeis Hassan pejuang dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ke-2 masuk ke dalam daftar Calon Pahlawan Nasional 2025 yang diusulkan pemerintah. Sejak tahun 2019 lalu, Abdoel Moeis Hassan diusulkan menjadi pahlawan nasional namun belum terwujud hingga 2025.
Abdoel Moeis Hassan lahir di Samarinda, 2 Juni 1924 dan menjadi Gubernur Kaltim periode 1962-1966. Dia seorang murid politik A.M Sangaji, tokoh nasional kawan Soekarno.
Abdoel Moeis Hassan dikenal sebagai seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940–1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945–1949.
Ke-40 nama calon Pahlawan Nasional, termasuk Abdoel Moeis Hassan, menurut Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, akan melalui proses pembahasan yang ditargetkan rampung sebelum Hari Pahlawan 10 November 2025.
Fadli menyebut, timnya kini tengah menelaah satu per satu nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menegaskan, meski waktu cukup singkat, proses ini akan dilakukan dengan hati-hati dan mendalam, mengingat setiap nama calon pahlawan harus memenuhi kriteria keteladanan dan jasa besar bagi bangsa.
“Empat puluh nama itu akan kita bahas sambil berjalan. Biasanya, penentuannya menjelang Hari Pahlawan, tanggal 10 November,” ujar Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.
Menurut Fadli, pembahasan dilakukan secara berlapis dan melibatkan para ahli lintas bidang.
Setiap tokoh yang diusulkan tidak hanya dinilai dari jasa-jasanya, tetapi juga dari integritas, rekam jejak perjuangan, serta dampaknya bagi masyarakat luas.
Fadli menjelaskan, setelah Dewan Gelar menyelesaikan pembahasan dan penilaian, hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akhirnya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tahun ini.
“Nanti dari kami akan keluar rekomendasi, tetapi ujungnya tergantung pada hak prerogatif Presiden,” ujar Fadli.
Menurut Fadli Zon, kombinasi latar belakang dari berbagai bidang — sejarah, budaya, agama, dan militer — membuat proses penilaian menjadi lebih komprehensif dan berimbang.
Biasanya, daftar final penerima gelar diumumkan secara resmi beberapa hari sebelum upacara peringatan Hari Pahlawan. Tahun ini, Fadli berharap pengumuman bisa dilakukan lebih cepat agar persiapan penghargaan berjalan lancar. Target selesai dalam waktu dua minggu ke depan agar upacara Hari Pahlawan bisa berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi menyerahkan daftar 40 nama calon Pahlawan Nasional kepada Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan GTK.
“Ada 40 nama secara keseluruhan yang kami usulkan dan telah dianggap memenuhi syarat,” ujar Gus Ipul di kantor Kementerian Kebudayaan pada kesempatan yang sama.
Menurut Gus Ipul, daftar tersebut merupakan hasil seleksi panjang dari berbagai daerah di Indonesia melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Setiap nama telah melalui tahap verifikasi administrasi, kajian historis, hingga penilaian dari para sejarawan dan akademisi.
Dari 40 nama calon Pahlawan Nasional yang diajukan, beberapa nama besar muncul dan menarik perhatian publik.
Di antaranya Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, ulama besar Kiai Kholil Bangkalan, dan Kiai Bisri Syansuri.
Selain itu, terdapat pula nama BJ Habibie Presiden RI ke-3, KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Pesantren Tebuireng, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal (Purn) Ali Sadikin, tokoh asal Jakarta yang dikenal sebagai Gubernur DKI era pembangunan modern.
Usulan ini memunculkan diskusi publik, mengingat beberapa nama memiliki latar belakang kontroversial atau berbeda pandangan politik di masa lalu. Namun, Fadli menegaskan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan historis, bukan berdasarkan preferensi politik.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan lembaga yang berwenang menilai kelayakan tokoh-tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar kehormatan negara.
Setiap tahun, menjelang Hari Pahlawan, lembaga ini menggelar serangkaian sidang untuk menentukan siapa yang layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Prosesnya cukup ketat. Selain harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, usulan juga harus dilengkapi dengan dokumen sejarah, bukti perjuangan, serta kesaksian dari berbagai pihak.
Tim Dewan Gelar tahun ini terdiri dari tujuh anggota, yaitu Fadli Zon (Menbud), Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Prof. Susanto Zuhdi, Prof. Agus Mulyana, Agus Sutarman, dan Marsekal (Purn) Imam Sufaat.
Penetapan gelar Pahlawan Nasional tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk menghormati perjuangan dan nilai-nilai luhur para tokoh bangsa. Fadli menilai, penghargaan ini penting untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme di tengah tantangan global saat ini.
Selain memberikan penghormatan, pemerintah juga ingin memastikan bahwa generasi muda mengenal para tokoh yang berjasa besar bagi bangsa. Karena itu, nama-nama pahlawan yang ditetapkan nantinya akan diintegrasikan ke dalam materi pendidikan dan kegiatan kebudayaan nasional.
Masuknya nama Soeharto dan Marsinah dalam daftar calon pahlawan menandai upaya pemerintah untuk melihat sejarah secara lebih luas. Soeharto dikenal sebagai Presiden ke-2 RI dan pemimpin Orde Baru yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga meninggalkan kontroversi soal HAM dan kebebasan politik.
Sementara Marsinah, aktivis buruh perempuan yang tewas secara tragis pada 1993, menjadi simbol perjuangan keadilan dan hak-hak pekerja di Indonesia. Jika terpilih, Marsinah akan menjadi salah satu pahlawan perempuan yang perjuangannya lahir dari ranah sipil, bukan militer.
Pengumuman resmi nama-nama penerima gelar Pahlawan Nasional 2025 akan dilakukan sebelum tanggal 10 November. Setelah itu, Presiden Prabowo akan menyerahkan gelar dan tanda kehormatan secara langsung dalam upacara kenegaraan di Istana Negara.
Pembahasan 40 nama calon Pahlawan Nasional ini menjadi bagian penting dalam menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah perjuangan. Dari Soeharto hingga Marsinah, dari ulama ke tokoh buruh, semuanya menunjukkan bahwa perjuangan untuk Indonesia memiliki banyak wajah dan warna.
Menjelang Hari Pahlawan 2025, publik menanti keputusan akhir dari Presiden Prabowo — siapa yang akan diabadikan dalam sejarah sebagai Pahlawan Nasional baru Indonesia.
Ini adalah daftar lengkap 40 nama usulan Pahlawan Nasional 2025.
• Soeharto – Presiden RI ke-2.
• Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden RI ke-4.
• Marsinah – Aktivis buruh, korban penculikan dan pembunuhan tahun 1993.
• Kiai Muhammad Kholil al-Bangkalani (Syaikhona Kholil) – Ulama karismatik asal Madura.
• Kiai Bisri Syansuri – Pendiri pesantren modern, kakek Gus Dur.
• Ali Sadikin – Gubernur DKI Jakarta ke-7, tokoh pembangunan ibu kota.
• Ambo Dalle – Ulama pendiri Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) dari Sulawesi Selatan.
• Baharuddin Lopa – Jaksa Agung asal Mandar, dikenal antikorupsi.
• Ali Moertopo – Tokoh intelijen dan politik Orde Baru.
• Abdoel Moeis Hassan – Pejuang dan Gubernur Kaltim ke-2.
• H.B. Jassin – Sastrawan dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra.
• Chairil Anwar – Penyair angkatan Pujangga Baru.
• Gesang Martohartono – Pencipta lagu “Bengawan Solo”.
• Nartosabdo – Dalang dan seniman wayang kulit legendaris.
• Saridjah Niung (Ibu Soed) – Pencipta lagu “Tanah Airku”.
• Soeratin Sosrosoegondo – Pendiri dan Ketua Umum pertama PSSI.
• Hoegeng Imam Santoso – Kapolri kelima, simbol integritas polisi.
• Bacharuddin Jusuf Habibie – Presiden RI ke-3, teknokrat dirgantara.
• Mochtar Kusumaatmadja – Perancang konsep negara kepulauan Indonesia.
• Margono Djojohadikoesoemo – Ketua DPA pertama, kakek Prabowo Subianto.
• Soemitro Djojohadikoesoemo – Menteri keuangan dan ayah Prabowo Subianto.
• Umar Wirahadikusumah – Wakil Presiden RI ke-4.
• Ali Sastroamidjojo – Perdana Menteri ke-8 RI.
• Suhardiman – Pendiri dan Ketua Umum pertama Partai Golkar.
• Sabam Sirait – Politikus senior PDI Perjuangan.
• Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri – Pendiri Alkhairaat, tokoh pendidikan Islam Sulawesi Tengah.
• Muhammad Arsyad al-Banjari (Datu Kalampayan) – Ulama besar Kesultanan Banjar, penulis Sabilal Muhtadin.
• Raden Ayu Lasminingrat – Pelopor pendidikan wanita Sunda.
• Rahmah El Yunusiyah – Pendiri sekolah Diniyah Putri di Sumatera Barat.
• Pocut Meurah Intan – Pejuang wanita Aceh, dibuang ke Blora hingga wafat.
• Ade Irma Suryani Nasution – Putri Jenderal Nasution, gugur saat G30S.
• Awaloedin Djamin – Kapolri ke-8, perintis modernisasi Polri.
• Abdurrahman Alkadrie – Sultan Pontianak pertama, pendiri Kota Pontianak.
• Muhammad Daud Syah – Sultan terakhir dari Aceh.
• Soerjadi Soerjadarma – Kepala Staf TNI Angkatan Udara pertama.
• Sulaiman Ar-Rasuli – Ulama Minangkabau, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
• W.J.S. Poerwadarminta – Ahli bahasa dan penyusun kamus bahasa Indonesia pertama.
• Raden Tumenggung Kertanegara IV (Banyak Wide) – Panglima perang Pangeran Diponegoro.
• Andi Mattalata – Pejuang Sulawesi Selatan, tokoh militer dan perintis olahraga.
• As’ad Humam – Pencetus metode Iqro untuk belajar membaca Al-Qur’an.
Masuknya nama Abdoel Moeis Hassan dari Kaltim ke dalam daftar Calon Pahlawan Nasional 2025 menambah daftar calon pahlawan dari Kaltim. Sejauh ini baru ada satu pahlawan nasional dari Kaltim. Pemerintah menetapkan Sultan Aji Muhammad Idris, sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang memerintah mulai tahun 1735 hingga tahun 1778, sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Timur pada 10 November 2021 oleh Presiden Joko Widodo. (*)
