Sekaltim.co – Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) melayangkan protes keras terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya telah menerima data dan situasi lapangan yang disampaikan oleh perwakilan FRAKSI Kaltim. Ia menegaskan, kekhawatiran masyarakat terhadap pemotongan DBH bukan hal sepele mengingat besarnya kebergantungan daerah pada dana tersebut.
“Dana bagi hasil ini adalah hak, bukan suatu pemberian. Kami memahami kekhawatiran tersebut dan tentu akan memfasilitasi serta memperjuangkannya. Aspirasi dari FRAKSI Kaltim akan kami pertajam kembali di Komisi XI,” ujar Bambang.
Menurutnya, sejak awal Komisi XII sudah berkomunikasi dengan Komisi XI, sehingga isu ini akan diteruskan ke level pembahasan yang lebih strategis.
Ketua FRAKSI Kaltim, A. Vendy Meru, SH, menilai kebijakan pemotongan DBH dari Kementerian Keuangan sangat merugikan. Ia menegaskan bahwa Kaltim merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbesar nasional, terutama dari sektor batu bara, migas, emas, dan kehutanan.
“Dampaknya sangat besar. Pemerintah daerah tidak bisa menjalankan program ke depan. Jangankan dipotong, tidak dipotong saja sudah sulit meng-cover program,” tegasnya.
Vendy juga menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka diabaikan. “Tuntutan kita jelas: kembalikan DBH itu, jangan diganggu gugat,” katanya.
Audiensi ini dibuka dengan tarian adat Dayak yang dibawakan dua penari mengenakan pakaian tradisional. Nuansa lokal tersebut menjadi simbol kuat perwakilan Kaltim dalam memperjuangkan hak daerah.
Diketahui, sebelumnya Vendy Meru sempat menginisiasi gerakan ekstrem, yakni penutupan jalur Sungai Mahakam sebagai bentuk protes terhadap rencana pemangkasan DBH. (*)
