Samarinda, SEKALTIM.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2025 pada Selasa 20 Februari 2024. Acara berlangsung di Hotel Mercure Samarinda dan dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen.
Tujuan konsultasi publik RKPD Kaltim 2025 ini adalah untuk mendapatkan masukan dalam menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Kaltim 2025. Hasil konsultasi akan menjadi dasar penyusunan Rancangan RKPD yang dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 25 April mendatang.
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menjelaskan bahwa konsultasi publik RKPD Kaltim 2025 ini sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Peserta konsultasi berasal dari beragam stakeholder, mulai dari DPRD, Pemprov Kaltim, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, BUMD, mitra pembangunan, hingga media massa.
RKPD Kaltim 2025 mengusung tema “Optimalisasi diversifikasi ekonomi didukung peningkatan infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia berdaya saing”. Tema ini menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan daerah pada sektor pertambangan.
“Tema yang di usung dalam Ranwal RKPD Kaltim 2025 yaitu “Optimalisasi diversifikasi ekonomi didukung peningkatan infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia berdaya saing,” menunjukkan semangat dalam mengurangi ketergantungan Kaltim pada sektor pertambangan,” ungkap Yusliando.
Sementara itu, Sekdaaprov Kaltim Sri Wahyuni berharap masukan dalam RKPD realistis dan mempertimbangkan tantangan infrastruktur serta SDM daerah. Ia menyebut sinergitas menjadi kunci dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kepentingan yang diusung dalam RKPD ini adalah kepentingan masyarakat Kaltim untuk keadilan dan kesejahteraan,” ucap Sri Wahyuni.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyarankan perlu program khusus bagi daerah penyangga IKN seperti Kukar, PPU, Balikpapan, dan Samarinda yang masih minim Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa di antaranya merupakan isu strategis di Kaltim.
“PPU dan Kutai Kartanegara termasuk daerah yang minim Index Human Development (Indeks Pembangunan Manusia) nya, Balikpapan sebagai pintu masuk Kalimantan Timur, maka perlulah nanti kita programkan dan masukan ke dalam RPJMD mengacu pada RKPD kita,” ujar Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Narasumber dalam konsultasi publik antara lain Kepala Bappeda Kaltim, perwakilan KemenPPN/Bappenas, serta Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN. Mereka memberikan paparan dan masukan terkait penyusunan RKPD Kaltim 2025.
Acara konsultasi publik RKPD Kaltim 2025 ini ditutup dengan penandatanganan berita acara yang akan menjadi acuan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kaltim 2025. Dokumen ini penting sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD tahun depan.
Melalui konsultasi publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini, diharapkan RKPD Kaltim 2025 dapat disusun secara responsif berdasarkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran. (*)
