Nusantara

Pengesahan UU Perampasan Aset 19 November 2026, Puan Maharani: Dinantikan 18 Tahun

Sekaltim.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengetok pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat tersebut. Ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengenai hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Setelah laporan disampaikan dan pemerintah memberikan pandangan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, Puan meminta persetujuan seluruh peserta sidang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Palu pimpinan DPR kemudian diketuk sebagai tanda persetujuan pengesahan UU Perampasan Aset.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan.

Puan Maharani: UU Perampasan Aset Dinantikan Selama 18 Tahun

Usai memimpin rapat, Puan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut.

Menurutnya, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting karena aturan ini telah diperjuangkan selama 18 tahun.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan.

Ia menegaskan, pengesahan tersebut bukan dilakukan karena desakan atau proses yang terburu-buru. Sebaliknya, regulasi ini memang sudah lama dinantikan dan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.

Puan juga menyebut DPR berhasil mengesahkan aturan tersebut lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat, yakni paling lambat 15 Desember 2026.

Artinya, DPR menyelesaikan pembahasan hampir satu bulan lebih awal dari tenggat yang ditentukan.

“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Libatkan Partisipasi Publik

Puan menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau *meaningful participation*.

Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas regulasi tersebut.

Selain itu, anggota DPR turut melakukan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Puan menilai proses pembahasan dilakukan secara hati-hati dan terbuka agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan penyusunan undang-undang.

Ia berharap keterbukaan tersebut bisa mencegah kesalahpahaman sekaligus meningkatkan pemahaman publik terhadap substansi aturan.

Isi UU Perampasan Aset dan Perubahan Paradigma Penegakan Hukum

Dalam laporan Komisi III, Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum.

Selama ini, tujuan penghukuman lebih banyak berfokus pada pemenjaraan pelaku tindak pidana dan bergantung pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, pendekatan dalam UU Perampasan Aset tidak hanya menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku.

Regulasi ini juga mengarahkan penegakan hukum pada pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.

Salah satu pendekatan yang dijelaskan Habiburokhman adalah mekanisme *non-conviction based* atau perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

UU tersebut juga mengatur pengelolaan aset secara terpadu dengan dukungan teknologi informasi dan sistem yang independen.

Ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban.

Dengan pendekatan tersebut, pemulihan aset menjadi salah satu fokus penting dalam penanganan tindak pidana.

Mengapa Illicit Enrichment Tidak Masuk UU Perampasan Aset?

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment.

Istilah tersebut merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Habiburokhman menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan karakter RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang formil.

Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan ahli. Ada pihak yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang menolak pengaturan tersebut.

DPR juga melakukan perbandingan dengan praktik di sejumlah negara.

Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan konsep *illicit enrichment*. Ia juga menyinggung pengaturan serupa di Jerman yang pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.

Selain itu, ia menegaskan UU Perampasan Aset berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun bentuk penghukuman.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Atas pertimbangan tersebut, Panja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam regulasi ini.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif, transparan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. (*)

Tinggalkan Balasan

Back to top button