PPU, SEKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD), RKPD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“RPD, RKPD dan APBD harus in line (selaras),” ungkap Makmur Marbun dalam arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis 28 Maret 2024.
Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Menjadi Kunci
Makmur juga mengingatkan bahwa musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas, menyepakati, dan menyelaraskan rancangan RKPD dengan RPD dan APBD.
“Kalau kita tidak memahami bersama bagaimana kita menyusun, akan mubazir, tidak in line, APBD kemana, DAK (Dana Alokasi Khusus) kemana, dana perbantuan kemana,” terang Makmur, menegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja yang terkoordinasi.
Akses Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat
Makmur juga menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan akses untuk menyejahterakan masyarakat melalui DAK, dana desa, dana perbantuan, dan APBD. Beliau menekankan bahwa penyusunan rencana kerja yang baik akan memastikan sumber daya tersebut dimanfaatkan secara optimal.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 dihadiri oleh Ketua DPRD Syahruddin M Noor, Sekretaris Daerah PPU Tohar, unsur Forkopimda PPU, instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BUMD, perangkat daerah di lingkungan PPU, serta perwakilan dari kelurahan dan desa.
Tema Pembangunan RKPD 2025
RKPD Kabupaten PPU Tahun 2025 mengusung tema pembangunan ‘Peningkatan Ketahanan Daerah Melalui Transformasi Ekonomi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan’. Acara ini turut menghadirkan M. Samsulrizal Muttaqien selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Wilayah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI dan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando (secara daring) sebagai narasumber.
RKPD 2025 diharapkan dapat memecahkan permasalahan pembangunan seperti rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat kemiskinan yang masih tinggi, belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar, kerawanan pangan, dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
Fokus pada Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU Syahruddin M Noor menyampaikan usulan pokok-pokok pikiran yang telah terhimpun dari Bapelitbang PPU sebanyak 975 usulan yang terdiri dari 19 bidang.
Syahruddin menekankan bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian utama dan diharapkan dapat semakin ditingkatkan, baik dalam hal anggaran, sarana dan prasarana, serta peningkatan SDM dan pelayanan dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN).
“Secara garis besar, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian utama, diharapkan dapat semakin ditingkatkan baik dalam hal anggaran sarana dan perasarana serta peningkatan SDM dan pelayanan dalam menyongsong IKN,” ungkap Syahruddin.
Dengan musrenbang ini, Pemkab PPU berharap dapat menyusun RKPD 2025 yang selaras dengan RPD dan APBD, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. (*)
