PPU, SEKKALTIM.CO – Kamis, 27 Juni 2024, menjadi momentum penting bagi warga Desa Pemaluan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Percepatan Perolehan Tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah langkah penting menuju realisasi mimpi besar bangsa Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat VIP Abipraya Sepaku ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dan Deputi Bidang Sosial Budaya Otorita IKN Alimuddin, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Siti Sugiyanti.
Kehadiran tokoh-tokoh kunci ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu sosial yang mungkin timbul dari proyek ambisius pemindahan ibu kota negara.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan bahwa kehadiran IKN di Kaltim merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jika selama ini Indonesia identik Jawa sentris karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana, maka pindahnya ibu kota negara ke Benua Etam akan benar-benar mewujudkan Indonesia sentris,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menekankan bahwa IKN di Kaltim diharapkan mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan munculnya sentra-sentra baru di Kalimantan bahkan wilayah timur Indonesia.
Akmal bercerita tentang pengalamannya saat menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, di mana ia telah memberangkatkan ratusan perahu sandek ke Balikpapan tanpa menggunakan dana APBD, sebagai bentuk dukungan terhadap IKN.
Meski demikian, Akmal Malik juga mengakui bahwa pembangunan IKN pasti akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sekitar.
“Saya sebagai Pj Gubernur Kaltim dan masih Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya,” tegasnya, menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan pembangunan dengan kesejahteraan warga lokal.
Di sisi lain, tokoh masyarakat Desa Pemaluan, Sahdin, mengungkapkan sejarah panjang desanya yang telah ada sejak zaman Kesultanan Paser.
“Kami hidup berladang di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini,” jelasnya, menegaskan bahwa warga Pemaluan bukanlah perambah hutan seperti yang mungkin disangkakan beberapa pihak.
Pernyataan Sahdin ini menyoroti kompleksitas situasi yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN.
Di satu sisi, ada kebutuhan untuk pembangunan dan kemajuan nasional, namun di sisi lain, terdapat masyarakat lokal dengan sejarah dan hak-hak yang perlu dihormati dan dilindungi.
Menyadari pentingnya dialog langsung dengan masyarakat, Pj Gubernur Akmal Malik berjanji untuk melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.
“Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan, ya silaturahmi lah,” ujarnya, menunjukkan komitmen untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung.
Sosialisasi PDSK ini juga menghadirkan Ketua Adat Pemaluan, tokoh masyarakat Pemaluan, Lurah Pemaluan, serta para Ketua RT, menunjukkan upaya pemerintah untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan IKN.
Sebagai penutup, Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan, “Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya.” (*)
