Rudy Mas’ud Bongkar Masalah Dana Bagi Hasil, “APBD Kutim bisa lebih besar dari Rp5,7 Triliun!”
SEKALTIM.CO – Kunjungan Rudy Mas’ud yang merupakan Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Golongan Karya ke Kutai Timur pada Sabtu (24/8/2024), tentunya tidak hanya sekadar memenuhi undangan dari Gerakan Pemenangan Harum Seno (GPHS).
Lebih dari itu, kunjungan ini adalah langkah strategis yang menyoroti 2 tema utama, yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Di balik kekayaan alamnya yang melimpah, ia menyadari ada potensi yang sangat luar biasa di Kabupaten Kutai Timur. Namun sayangnya, potensi itu belum dimaksimalkan dengan baik.
Andai saja dikelola sebaik mungkin, daerah yang dijuluki magic land ini berpeluang besar untuk meningkatkan APBD dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Sangat besar peluang APBD itu bertambah. Termasuk dana bagi hasil sawit, itu kan juga sangat besar. Dan ingat juga, 60 persen lebih produksi batubara Nasional itu ada di Kaltim, khususnya di Kutai Timur lho!,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia sungguh menyayangkan bila daerah dengan sumber daya alam melimpah ruah yang diberikan oleh sang maha kuasa ini tidak bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
“Kutai Timur ini kaya dengan kebun sawit dan sumber daya alam lainnya, akan tetapi belum mampu membuat masyarakatnya sejahtera secara maksimal. Sangat disayangkan,” kata Rudy Mas’ud.
Lalu, bagaimana cara Rudy Mas’ud membuat APBD di daerah ini meningkat pesat. Caranya, dengan menerapkan sebuah sistem bernama control automatically. Ia meyakini jika sistem ini bisa lebih efektif dan efisien meningkatkan APBD.
Dengan kontrol ini, kegiatan penambangan di Bumi Kalimantan akan dipantau secara real-time, memungkinkan optimalisasi dana bagi hasil di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada umumnya, dan Kabupaten Kutai Timur khususnya.
Dia akan mengusulkan agar kontrol ini tidak lagi berada di pemerintah pusat, melainkan langsung dilakukan oleh kabupaten/kota guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya secara pribadi akan mengajukan kontrol penambangan itu tidak lagi di pusat. Namun, real time kegiatannya di sini. Ini upaya agar dana bagi hasilnya bisa maksimal,” jelasnya.
Saat ini, meskipun tanpa control automatically yang maksimal, Kutai Timur telah menerima dana bagi hasil kurang lebih sebesar Rp5,7 triliun. Maka dengan implementasi kontrol yang lebih ketat, pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
“Sekarang ini, tanpa adanya kontrol secara automatically saja, kita mendapatkan dana bagi hasil itu luar biasa, Kutai Timur sekitar Rp5,7 triliun, itu belum dikontrol. Artinya, jika menggunakan sistem control automatically, tentunya ke depan akan jauh lebih bagus lagi apabila kita mengontrolnya bersama-sama,” urai pria dengan pemikiran visioner tersebut.
Kendati begitu, Rudy Mas’ud juga menyoroti isu lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dan dianggap berjalan beriringan dengan sektor pertambangan. Tentunya, semua harus benar-benar diperhatikan demi kesejahteraan dan kelestarian alam Bumi Kalimantan.
Menurutnya, pertambangan yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, di mana tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada pelestarian lingkungan sekitar.
Pentingnya pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab akan membuat rakyat di Bumi Mulawarman menjadi sejahtera, tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang.
“Semua ini demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Kaltim. Isu lingkungan juga menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Acara yang dihadiri oleh ratusan pendukung dari 77 organisasi relawan di Gor Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur ini memperkuat narasi politik Rudy Mas’ud untuk menyebarkan visinya demi mewujudkan Kaltim Emas 2045.
Pada dasarnya, kesejahteraan di Benua Etam ini dapat dicapai apabila ada upaya bersama-sama untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan maksimal. Apalagi jika dihubungkan dengan konsep ‘generasi emas‘, yang tidak hanya melambangkan kemakmuran saja, tetapi juga stabilitas sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
