Martinus Usat Kritik Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kaltim 5 Tahun ke Belakang
Sekaltim.co – Tokoh Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur (Kaltim), Martinus Usat, menyoal kondisi infrastruktur jalan yang belum tersentuh perbaikan dari pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih memperhatikan akses jalan wilayah Kaltim pedalaman.
Terutama, jalan-jalan yang menjadi penghubung wilayah antar kabupaten dan kota menuju pelosok Kaltim.
Kondisi tersebut, dalam penilaian Martinus Usat, tak mengalami perubahan signifikan pada saat pemerintahan sebelumnya.
Kala itu, dalam amatan Martinus Usat, nyaris tak ada perubahan berarti. Padahal, jalan itu menjadi penghubung wilayah antar kabupaten dan kota.
Pemerintahan kala itu justru menyisakan banyak infrastruktur jalan yang belum tersentuh perbaikan.
“Saya mewakili masyarakat adat dayak khususnya desa pedalaman, masih banyak jalan rusak yang belum diperbaiki sebelumnya,” jelasnya Sabtu, 7 September 2024.
Beberapa contoh disebut Martinus Usat. Antara lain, jalan rusak di Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim 2023, jalan nasional di Provinsi Kaltim sepanjang 1.710 kilometer.
Dari jalan sepanjang itu, kerusakan jalan nasional sepanjang 301 kilometer.
Kerusakan terpanjang berada di Kutai Barat yakni 95,4 kilometer.
Jalan rusak juga terjadi di Kutai Timur sepanjang 95,1 kilometer dan Kutai Kartanegara 57,8 kilometer.
Beberapa kerusakan jalan juga terjadi di daerah kabupaten lain di Kaltim.
Martinus Usat menyatakan, jalan rusak itu berada pada kawasan yang mengarah ke desa-desa pedalaman.
Menurut Martinus Usat, akses jalan tersebut sangat vital dan berpengaruh bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan masyarakat adat di daerah terpencil.
Kondisi jalan rusak, dengan begitu, akan memberikan kesulitan yang lebih massif terhadap masyarakat.
Khususnya dampak yang berpotensi menghambat masyarakat untuk mengakses fasilitas umum dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dari fakta tersebut, Martinus Usat menyadari benar adanya perbedaan dan ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah pedalaman dan perkotaan di Kaltim dalam 5 tahun terakhir.
“Mereka (masyarakat adat) hidup di pedalaman, bukan perkotaan. Jika ada dari mereka yang sakit, namun akses jalan masih rusak, kan menghambat aktivitas mereka untuk bepergian,” kata Martinus.
Martinus Usat berharap kontestasi politik Pilkada 2024, baik Pilgub maupun Pemilihan bupati dan Wali Kota, tidak mandul dalam menghasilkan pemimpin yang mampu membaca dan memberikan solusi terhadap persoalan prioritas yang dihadapi masyarakat.
Pada momentum 27 November 2024 mendatang, Martinus menghendaki lahir pemimpin baru, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yang bisa memprioritaskan pembangunan akses jalan, khususnya di daerah pedalaman.
“Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya harus mempertimbangkan skala prioritas untuk pembangunan infrastruktur jalan di daerah Kaltim,” tutur Martinus. (*)
