Perketat Pengawasan, Cegah Politik Uang dan Kampanye SARA, Tumenggung: Pilih Pemimpin berdasarkan Kelayakan Calon!
SEKALTIM.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda baru-baru saja menyatakan bahwa hingga saat ini, per 16 Oktober, belum ada laporan pelanggaran terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang masuk ke pihak mereka.
Hal ini diungkapkan Komisioner Divisi Data Bawaslu Samarinda Tumenggung Udayana. Menurutnya, situasi politik di Kota Tepian relatif kondusif hingga saat ini.
Meski demikian, pengawasan terus dilakukan, terutama terkait dengan potensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang tengah diselidiki lebih lanjut.
“Kondisi saat ini cenderung lebih kondusif di Samarinda. Namun, memang ada beberapa informasi terkait ASN yang masih kami telusuri,” ujarnya, Selasa (16/11/2024).
Selain itu, Bawaslu juga menekankan bahwa kampanye yang berbau SARA jelas dilarang. Ia menuturkan bahwa seharusnya masyarakat bisa memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan karena faktor kesukuan atau agama.
“Indonesia ini beragam, jadi tidak bisa dibatasi suku apa saja. Relawan boleh kok mendukung paslon mana saja, itu tidak masalah, terlepas sukunya apa. Nggak bisa kita halangi,” jelasnya.
Politik SARA tegas dia, harus benar-benar ditekan agar para pemilih di Samarinda bisa memilih berdasarkan kompetensi, kualitas dan kelayakan calon, bukan berdasarkan sentimen identitas.
“Kenapa politik sara itu coba kita tekan, sebab jangan sampai yang seharusnya kita memilih pemimpin berdasarkan kualitas, tetapi kita malah memilih pemimpin berdasarkan sara, jadi nggak seperti itu,” terangnya.
Dalam rangka memperkuat pengawasan selama masa kampanye, Bawaslu Samarinda telah melakukan berbagai bimbingan teknis (bimtek) bagi pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Kami sudah beberapa kali melakukan bimtek untuk pengawas di kecamatan dan kelurahan. Nanti pada tanggal 18 Oktober, kami juga akan mengadakan bimtek untuk panwascam dan pengawas kelurahan sebagai persiapan masa kampanye,” bebernya.
Di tempat yang sama, Muhammad Ainul Rizal selaku Ketua Panwaslucam Samarinda Ilir, mengungkapkan bahwa belum ada laporan pelanggaran di wilayahnya. Namun, kampanye sudah berjalan di beberapa titik di Samarinda Ilir.
Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat terus dilakukan oleh anggota Panwaslucam Samarinda Ilir untuk mencegah politik uang serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.
“Kami terus berkoordinasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang. Pengawasan patroli kami juga berkeliling di seluruh wilayah-wilayah rawan seperti Lambung Mangkurat, Selili, Bukit Mangga, dan Bukit Udik,” paparnya.
Walaupun belum ada laporan resmi terkait pelanggaran, Panwaslucam tetap waspada dan memperketat pengawasan di seluruh wilayah Samarinda Ilir, yang dianggap rawan untuk kegiatan politik uang dan kampanye negatif lainnya.
“Saya pikir seluruh daerah itu rawan disusupi untuk kegiatan money politik dan kampanye buruk lainnya. Intinya kami tidak punya lokasi khusus, semuanya rawan,” tuturnya.
Dengan penguatan pengawasan dan edukasi yang terus diberikan, pelaksanaan pemilu di Samarinda diharapkan bisa berjalan dengan damai dan bebas dari pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.
