Sekaltim.co – Halaman resmi Facebook Polres Kutai Kartanegara mengganti foto profil Kapolres menjadi AKBP Khairul Basyar, Kamis 21 Agustus 2025. Sebelumnya, foto itu diisi oleh sosok AKBP Dody Surya Putra.
Pergantian Kapolres Kukar kepada AKBP Khairul Basyar tersebut menyusul mutasi jabatan Kapolres Kukar yang sebelumnya dijabat AKBP Dody.
Rotasi ini diumumkan setelah muncul sorotan publik terkait perseteruan Dody dengan anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, menegaskan mutasi ini bagian dari penyegaran. Namun, ia juga mengakui ada catatan terkait disiplin dan etika dalam kasus yang melibatkan Dody.
“Pada hari ini telah dikeluarkan skep mutasi dalam rangka penyegaran terhadap dua kapolres di Kalimantan Timur,” ujar Yulianto, Rabu 20 Agustus 2025 malam.
Posisi Kapolres Kukar kini diisi AKBP Khairul Basyar yang sebelumnya menjabat Kapolres Berau.
Sementara kursi Kapolres Berau kini ditempati AKBP Ridho Tri Putranto, eks Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim.
Sedangkan AKBP Dody Surya Putra dimutasi ke Mabes Polri. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kassubagkermalat Bagkerma Robinopsnal Baharkam Polri.
Polda Kaltim menyebut mutasi Dody tidak hanya sebatas penyegaran. Ia sedang diproses karena meninggalkan wilayah tanpa izin pimpinan.
Selain itu, ia juga terseret dugaan pelanggaran etika profesi kepolisian.
Sebelumnya, nama Dody mencuat setelah berseteru dengan senator DPD RI, Yulianus Henock.
Perseteruan dipicu pembahasan konflik agraria di Jahab. Henock mengaku mendapat intimidasi lewat telepon, bahkan diancam akan dikenai pergantian antar waktu (PAW).
Baca:
Konflik Agraria di Jahab Picu Ketegangan Anggota DPD RI dan Kapolres Kukar
Pernyataan tersebut dianggap mencederai dirinya sekaligus lembaga negara. Insiden itu membuat Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri mencopot Dody jika terbukti melanggar kode etik. Dody sendiri baru menjabat Kapolres Kukar sejak Januari 2025.
AKBP Khairul Basyar kini menggantikannya dan ia harus meninggalkan posisinya setelah delapan bulan bertugas. (*)
