Balikpapan, Sekaltim.co – Bendera One Piece bergambar lambang bajak laut berkibar saat ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) turun ke jalan pada Senin, 25 Agustus 2025. Sejak pukul 11.00 WITA, massa mulai berkumpul di simpang Balikpapan Plaza sebelum menggelar longmarch menuju Kantor Pemerintah Kota Balikpapan.
Massa aksi didominasi pakaian hitam, sebagian lainnya tampak mengenakan seragam kerja. Sekitar pukul 11.30 WITA, mereka bergerak menuju pusat pemerintahan kota dengan iring-iringan orasi dan bendera bertuliskan simbol-simbol kritik.
Setibanya di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, mereka langsung menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski sebelumnya Wali Kota Rahmad Mas’ud telah mengumumkan penundaan kebijakan tersebut, para pengunjuk rasa tetap mendesak pembatalan penuh.
Beberapa pemuda juga terlihat memasang spanduk bergambar tengkorak bajak laut One Piece di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Plaza Balikpapan. Simbol tersebut viral di media sosial dan kini menjadi bagian dari dinamika aksi di Kota Minyak.
Koordinator lapangan, Hendrikus, menyampaikan bahwa aksi kali ini membawa enam tuntutan utama. Selain menolak kenaikan PBB-P2, mereka juga menyoroti persoalan banjir, layanan kebersihan, kemacetan lalu lintas, kelangkaan beras, serta distribusi gas LPG 3 kilogram.
“Permintaan kami sederhana: duduk bersama dengan Wali Kota, mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung,” tegas Hendrikus saat berorasi di depan massa.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa mengibarkan spanduk, poster, hingga bendera berlogo bajak laut One Piece sambil bergantian menyampaikan orasi.
Sekitar pukul 13.00 WITA, massa akhirnya ditemui Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, didampingi Sekretaris Daerah Muhaimin dan Asisten Tata Pemerintahan Zulkipli. Pertemuan berlangsung selama 40 menit, namun dinilai peserta aksi belum menjawab substansi tuntutan warga.
Wakil Wali Kota menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan dicatat dan dibahas dalam rapat internal pemerintah. “Kami akan bahas opsi penundaan kenaikan PBB tahun ini, sambil dilakukan kajian lebih menyeluruh. Pemerintah hadir untuk mendengar dan mencari solusi terbaik,” jelas Bagus.
Meski begitu, massa aksi belum puas dengan jawaban tersebut. Mereka menilai dialog yang berlangsung terlalu formal dan kurang memberikan kepastian. Sejumlah perwakilan mendesak bertemu langsung dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud, yang disebut sedang berada di luar daerah.
Sebagai tindak lanjut, Bagus Susetyo menyebut akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan massa pada Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA. “Agar efektif, harapannya ada koordinator tunggal atau juru bicara saat menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat serta memastikan setiap masukan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. (*)
