Samarinda, SEKALTIM.CO -Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur M Syaibani mengungkapkan total alokasi anggaran untuk Kalimantan Timur pada tahun 2024 mencapai Rp83,8 triliun.
“Alokasi TKD TA 2024 untuk Kaltim sebesar Rp38,9 triliun, terdiri porsi DBH Rp28,59 triliun, DAU Rp6,4 triliun, DAK Fisik Rp0,8 triliun, DAK Non Fisik Rp2,23 triliun, Dana Desa Rp0,79 triliun dan Insentif Daerah Rp0,11 triliun,” ujar M Syaibani dalam acara serah terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke daerah di Pendopo Odah Etam, Kalimantan Timur, Selasa 12 Desember 2023 seperti dirilis Adpim Pemprov Kaltim.
Dari total anggaran tersebut, alokasi untuk belanja pemerintah pusat di Kaltim mencapai Rp44,8 triliun dengan porsi terbesar berada pada fungsi ekonomi, yakni Rp20,97 triliun.
Sementara itu, belanja untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp12,87 triliun. Ditinjau dari jenis belanjanya, alokasi terbesar berada pada belanja modal dengan nilai Rp37,45 triliun.
Adapun alokasi transfer ke daerah (TKD) Kaltim pada 2024 tercatat sebesar Rp38,9 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lainnya.
“Rinciannya, DBH Rp28,59 triliun, DAU Rp6,4 triliun, DAK Fisik Rp0,8 triliun, DAK Non Fisik Rp2,23 triliun, Dana Desa Rp0,79 triliun, dan Insentif Daerah Rp0,11 triliun,” papar M Syaibani.
Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyerahkan alokasi transfer senilai Rp6,59 triliun yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp4,79 triliun dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp1,8 triliun.
Menanggapi kenaikan signifikan alokasi anggaran Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan rasa syukurnya. Menurutnya, peningkatan angka-angka dalam APBD harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kenaikan anggaran ini berkonsekuensi terhadap peningkatan kesejahteraan. Jadi bukan sekadar alokasi distribusi, tapi harus mendorong terwujudnya prosperity,” tegas Akmal.
Oleh sebab itu, mantan Dirjen Otda Kemendagri ini berharap kenaikan angka-angka dalam DIPA dan TKD mampu mengangkat pencapaian target indikator makro ekonomi dan pembangunan Kaltim yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.
Akmal menilai, lonjakan alokasi anggaran bagi Kaltim tak lepas dari perhatian pemerintah pusat pasca penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Bapak Presiden mengingatkan, setiap rupiah yang digunakan harus memberi manfaat besar bagi kesejahteraan,” pungkasnya.
Dengan demikian, porsi alokasi anggaran untuk Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 tercatat fantastis mencapai Rp83,8 triliun. Angka itu diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (*)
