Sekaltim.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk tahun 2025 disepakati mencapai Rp21 triliun. Angka ini ternyata lebih rendah dibandingkan usulan anggaran untuk pemeliharaan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk tahun 2025. Dana tersebut diusulkan untuk pemeliharaan gedung dan sejumlah sarana prasarana yang telah dibangun di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Kami mengusulkannya Rp26 triliun untuk biaya pemeliharaan gedung di IKN,” kata Basuki setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024, dikutip dari Antara.
Basuki menjelaskan bahwa seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN, serta sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan dipelihara oleh OIKN dengan anggaran tersebut.
Pemeliharaan ini meliputi Istana Presiden, Kantor Presiden dan Wakil Presiden, kompleks perkantoran kementerian koordinator, 47 menara apartemen untuk aparatur sipil negara (ASN), serta infrastruktur jalan dan air minum.
“OIKN akan kita serahkan untuk memelihara bangunan-bangunan yang sudah kita bangun tahun ini, termasuk jalan, air minum, kantor-kantor, dan hunian ASN di 47 tower ASN,” jelasnya.
Selain itu, Basuki juga menyebut bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan diserahkan menjadi aset OIKN.
Infrastruktur tersebut nantinya akan dioperasikan dan dikelola oleh OIKN, termasuk membangun bagian-bagian yang masih diperlukan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa dukungan infrastruktur untuk IKN pada tahun 2024 telah mencapai Rp41,41 triliun.
Dukungan ini mencakup berbagai proyek pembangunan yang tersebar dalam 108 paket pekerjaan fisik yang pelaksanaannya per 20 Agustus 2024 telah mencapai progres 50,4 persen.
Progres Pembangunan Infrastruktur di IKN
Basuki merinci, dari total 108 paket pekerjaan fisik tersebut, progres pembangunan Batch 1 sebanyak 40 paket telah mencapai 91,4 persen.
Sedangkan Batch 2 dengan 31 paket telah mencapai progres 56,3 persen, dan Batch 3 dengan 37 paket baru mencapai progres 14 persen.
Beberapa proyek besar yang telah mencapai penyelesaian penuh atau mendekati selesai antara lain adalah Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang telah mencapai progres 100 persen, pembangunan 22 embung di KIPP juga sudah selesai 100 persen, dan penanganan banjir di Sungai Sepaku yang progresnya mencapai 51 persen.
Selain itu, beberapa proyek jalan dan jembatan seperti Jalan Tol IKN 3A, Jalan Tol IKN 3B, dan Jalan Tol IKN 5A telah mencapai progres masing-masing 83 persen, 96 persen, dan 91 persen.
Proyek duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek telah selesai 100 persen, dan Jalan Feeder di Kawasan IKN sudah mencapai 84 persen.
Di sektor permukiman, beberapa proyek besar seperti Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara, serta Gedung Istana Garuda sudah mencapai progres lebih dari 90 persen.
Infrastruktur air minum juga telah mencapai progres di atas 90 persen, dengan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang sudah 92 persen selesai dan Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 yang hampir mencapai 99 persen.
Proyek Perumahan dan Fasilitas Hunian
Dalam sektor perumahan, proyek pembangunan rumah tapak untuk jabatan menteri yang berjumlah 34 unit sudah hampir rampung dengan progres hampir 100 persen.
Hunian untuk Polri dan BIN telah mencapai 82 persen, sementara hunian ASN dan Paspampres masing-masing telah mencapai progres 80 persen dan 63 persen.
Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun hunian ASN yang dibangun di IKN, 12 tower rusun diperkirakan akan selesai tahun ini. Selanjutnya, diharapkan keseluruhan 47 tower tersebut dapat rampung 100 persen pada akhir tahun ini, sehingga bisa segera digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di IKN.
Usulan anggaran pemeliharaan ini mencerminkan arah keberpihakan pembangunan dan operasional di IKN, yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dengan anggaran yang diajukan lebih tinggi dari APBD Kalimantan Timur, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur di IKN menjadi prioritas utama demi kelancaran proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (*)
Anggaran Pemeliharaan IKN 2025 Lebih Tinggi dari APBD Kaltim
Sekaltim.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk tahun 2025 disepakati mencapai Rp21 triliun. Angka ini ternyata lebih rendah dibandingkan usulan anggaran untuk pemeliharaan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk tahun 2025. Dana tersebut diusulkan untuk pemeliharaan gedung dan sejumlah sarana prasarana yang telah dibangun di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Kami mengusulkannya Rp26 triliun untuk biaya pemeliharaan gedung di IKN,” kata Basuki setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024, dikutip dari Antara.
Basuki menjelaskan bahwa seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN, serta sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan dipelihara oleh OIKN dengan anggaran tersebut.
Pemeliharaan ini meliputi Istana Presiden, Kantor Presiden dan Wakil Presiden, kompleks perkantoran kementerian koordinator, 47 menara apartemen untuk aparatur sipil negara (ASN), serta infrastruktur jalan dan air minum.
“OIKN akan kita serahkan untuk memelihara bangunan-bangunan yang sudah kita bangun tahun ini, termasuk jalan, air minum, kantor-kantor, dan hunian ASN di 47 tower ASN,” jelasnya.
Selain itu, Basuki juga menyebut bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan diserahkan menjadi aset OIKN.
Infrastruktur tersebut nantinya akan dioperasikan dan dikelola oleh OIKN, termasuk membangun bagian-bagian yang masih diperlukan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa dukungan infrastruktur untuk IKN pada tahun 2024 telah mencapai Rp41,41 triliun.
Dukungan ini mencakup berbagai proyek pembangunan yang tersebar dalam 108 paket pekerjaan fisik yang pelaksanaannya per 20 Agustus 2024 telah mencapai progres 50,4 persen.
Progres Pembangunan Infrastruktur di IKN
Basuki merinci, dari total 108 paket pekerjaan fisik tersebut, progres pembangunan Batch 1 sebanyak 40 paket telah mencapai 91,4 persen.
Sedangkan Batch 2 dengan 31 paket telah mencapai progres 56,3 persen, dan Batch 3 dengan 37 paket baru mencapai progres 14 persen.
Beberapa proyek besar yang telah mencapai penyelesaian penuh atau mendekati selesai antara lain adalah Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang telah mencapai progres 100 persen, pembangunan 22 embung di KIPP juga sudah selesai 100 persen, dan penanganan banjir di Sungai Sepaku yang progresnya mencapai 51 persen.
Selain itu, beberapa proyek jalan dan jembatan seperti Jalan Tol IKN 3A, Jalan Tol IKN 3B, dan Jalan Tol IKN 5A telah mencapai progres masing-masing 83 persen, 96 persen, dan 91 persen.
Proyek duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek telah selesai 100 persen, dan Jalan Feeder di Kawasan IKN sudah mencapai 84 persen.
Di sektor permukiman, beberapa proyek besar seperti Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara, serta Gedung Istana Garuda sudah mencapai progres lebih dari 90 persen.
Infrastruktur air minum juga telah mencapai progres di atas 90 persen, dengan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang sudah 92 persen selesai dan Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 yang hampir mencapai 99 persen.
Proyek Perumahan dan Fasilitas Hunian
Dalam sektor perumahan, proyek pembangunan rumah tapak untuk jabatan menteri yang berjumlah 34 unit sudah hampir rampung dengan progres hampir 100 persen.
Hunian untuk Polri dan BIN telah mencapai 82 persen, sementara hunian ASN dan Paspampres masing-masing telah mencapai progres 80 persen dan 63 persen.
Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun hunian ASN yang dibangun di IKN, 12 tower rusun diperkirakan akan selesai tahun ini. Selanjutnya, diharapkan keseluruhan 47 tower tersebut dapat rampung 100 persen pada akhir tahun ini, sehingga bisa segera digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di IKN.
Usulan anggaran pemeliharaan ini mencerminkan arah keberpihakan pembangunan dan operasional di IKN, yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dengan anggaran yang diajukan lebih tinggi dari APBD Kalimantan Timur, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur di IKN menjadi prioritas utama demi kelancaran proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (*)
