BPBD Kaltim Akui Program Kebencanaan Jauh Tertinggal, Lakukan Evaluasi Ubah Paradigma

Balikpapan, SEKALTIM.CO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD Kaltim) mengakui bahwa program kebencanaan di wilayahnya masih jauh tertinggal.

Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur, dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Timur yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Sabtu 27 Juli 2024.

“Saat mengikuti seminar yang diselenggarakan di Jakarta kerja sama bersama BNPB, banyak hal baru yang kami dapatkan. Saat ini, spektrum bencana sudah sangat luas dan definisinya sangat dinamis. Hal ini telah menggeser paradigma lama seiring dengan ditetapkannya konsep Sustainable Development Goals (SDGs),” ungkap Agus Tianur, dikutip dari keterangan tertulis BPBD Kaltim, Minggu 28 Juli 2024.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa apa yang selama ini didefinisikan, disusun, dan diprogramkan tentang kebencanaan di Kaltim sudah jauh tertinggal.

“Apa yang kita definisikan, susum, programkan tentang kebencanaan saat ini sudah jauh tertinggal. Maka BPBD memperkuat kerjasama dengan Pemerintah dan kajian lembaga–lembaga serta instansi terkait lainnya,” ungkap Agus Tianur.

Menanggapi kondisi ini, BPBD Kaltim berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan melakukan kajian bersama lembaga-lembaga serta instansi terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) dalam rangka kesiapsiagaan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Namun, fokus utama pertemuan ini adalah memetakan dan mempertajam peta rawan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, serta mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Tresna Rosan, SE, menambahkan bahwa rapat ini juga merupakan bentuk perwujudan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang standar pelayanan minimal (SPM) untuk daerah.

“Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan koordinasi antar BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Kami berharap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat lebih terpadu, terstruktur, terarah, dan terukur,” jelas Tresna.

Rapat koordinasi ini tidak hanya dihadiri secara fisik, tetapi juga diselenggarakan melalui zoom meeting untuk mengakomodasi peserta yang tidak bisa hadir langsung.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait daerah rawan bencana yang disampaikan oleh beberapa ahli.

Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut, M.Sc, Asisten Ahli Akademik LP2M Universitas Mulawarman, memaparkan tentang pemetaan daerah rawan bencana di Kaltim. Sementara itu, Kukuh Ribudidiyanto, M.Si, Kepala Unit Pelaksana Teknis BMKG Kota Balikpapan, menyampaikan informasi terkini tentang kondisi cuaca di wilayah Kaltim.

Aspek yang tidak kalah penting adalah koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dr. Onesius, S.Hut, M.P, Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN, memaparkan tentang Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana di wilayah IKN.

Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPBD se-Kalimantan Timur, OPD terkait, instansi vertikal, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Evaluasi program kebencanaan di Kaltim ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan iklim hingga pembangunan IKN, Kaltim dituntut untuk memiliki sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan adanya evaluasi dan pembaruan program kebencanaan ini, diharapkan Kalimantan Timur dapat lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan keselamatan masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. (*)