BPKP Kalimantan Timur Serahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester I, Dorong Akuntabilitas dan Belanja Berkualitas
Balikpapan, Sekaltim.co – Pada Selasa, 6 Agustus 2024, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester I di Balikpapan.
Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Felix Joni Darjoko, beserta jajarannya.
Laporan ini mengusung tema “Mengawal Akuntabilitas Menuju Belanja Berkualitas”, mencakup delapan segmen krusial dalam pembangunan daerah.
Segmen-segmen tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, transformasi sistem kesehatan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penuntasan Proyek Strategis Nasional (PSN), konservasi dan transisi energi, serta penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi.
Secara khusus, laporan ini juga membahas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pengembangan desa/BUMDes.
Felix Joni Darjoko menekankan pentingnya penajaman dalam perencanaan penganggaran program untuk meningkatkan kualitas belanja yang berdampak nyata pada kemajuan masyarakat.
“Ini membutuhkan orkestrasi yang besar, karena tidak bisa bekerja sendiri secara parsial,” ujarnya.
BPKP berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan, monitoring, dan pendampingan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan belanja.
Menanggapi laporan tersebut, Penjabat Gubernur Akmal Malik menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menangani isu-isu krusial seperti stunting.
“Program di perangkat daerah harus terintegrasi, baik Dinas Kesehatan, DKP3A, Dinas Pendidikan, Dinas PU PR serta instansi terkait lainnya,” tegas Akmal.
“Harus sama bergerak dan lebih terukur titiknya, serta di mana kendalanya,” ungkapnya lagi.
Ia mengakui bahwa pendekatan parsial selama ini telah menghambat penurunan angka stunting di Kalimantan Timur.
Selain isu stunting, BPKP juga memberikan atensi pada transformasi sistem kesehatan yang masih menghadapi berbagai kendala.
Ini mencakup belum memadainya layanan primer dan jejaring layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta layanan untuk penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU).
Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan pemanfaatan sarana kesehatan yang belum optimal juga menjadi sorotan.
BPKP mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memacu peningkatan kualitas belanja, mempercepat penyerapan anggaran, serta mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Laporan Eksekutif Daerah ini diharapkan menjadi instrumen penting bagi kepala daerah dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan atau implementasinya.
Dengan memberikan tinjauan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian, serta penanganan hambatan pembangunan, laporan ini bertujuan meningkatkan kualitas hasil tugas pengawasan BPKP.
Melalui laporan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat lebih memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. (*)
