Samarinda, SEKALTIM.CO – DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2023. Penyerahan rekomendasi sekaligus penandatanganan dan penyerahan LKPJ berlangsung di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Senin 22 April 2024 lalu.
Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan, menyampaikan dalam kajian DPRD terdapat 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu yang mendapatkan rekomendasi perbaikan terkait penganggaran pemerintah daerah.
“DPRD berusaha optimal dalam menyusun dan menganalisis LKPJ Bupati Mahulu tahun 2023 dengan sebaik-baiknya. Kami melakukan evaluasi melalui dua metode yaitu analisis dokumen dan uji petik lapangan,” jelas Novita.
LKPJ Bupati merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah sesuai perencanaan tahunan dalam RKPD sebagai penjabaran RPJMD. DPRD selaku mitra penyelenggara pemerintahan berkewajiban mengkaji dan memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun menyatakan pihaknya siap menerima masukan DPRD untuk perbaikan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan anggaran ke depannya. Pemkab mengaku banyak belajar dari evaluasi LKPJ tahun lalu.
“Kita belajar dari tahun lalu agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan dana agar lebih baik, tersaji dengan benar dan digunakan secara maksimal,” tutur Yohanes.
Ia menuturkan, kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKPJ adalah perubahan regulasi dan sistem yang kerap terjadi seperti penerapan Sistem Identitas Digital Publik (SPiD) baru-baru ini. Bahkan pemerintah pusat pun masih mengalami kesulitan dalam menerapkannya.
“Kendala saat ini aturan yang sering berubah seperti SPiD. Bahkan Kementerian pun masih kesulitan melaksanakannya,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Mahulu berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi DPRD. LKPJ yang berkualitas diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat. (*)
