Sekaltim.co – Gelombang aspirasi publik kembali 17+8 Tuntutan Rakyat menggema di Indonesia sejak Senin, 1 September 2025. Di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, hingga influencer kompak menyuarakan tuntutan melalui gerakan bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat ini tidak lahir tiba-tiba. Ia merupakan hasil rangkuman desakan publik, petisi online, hingga pernyataan sikap dari organisasi masyarakat sipil. Sejumlah nama besar influencer, seperti Jerome Polin, ikut membagikan seruan tersebut di media sosial. Ribuan unggahan dengan tagar terkait langsung viral, menandai keresahan kolektif yang tak lagi bisa dibendung.
Dukungan terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat terus mengalir. Petisi online di Change.org terkait reformasi transparansi dan keadilan sudah ditandatangani lebih dari 40.000 orang. Sementara itu, 211 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, PSHK, hingga Ikatan Mahasiswa UI, mengeluarkan pernyataan sikap mendukung gerakan ini.
Dari infografis yang beredar di media sosial, 17 tuntutan jangka pendek harus dijawab pemerintah sebelum 5 September 2025, sedangkan 8 tuntutan jangka panjang diberi waktu hingga 31 Agustus 2026. Gerakan ini dirangkum sebagai bentuk penyatuan suara rakyat lintas sektor, dari mahasiswa, buruh, hingga organisasi profesi.
Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek pada Pemerintah
Dari 17 tuntutan jangka pendek, beberapa poin langsung menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dua hal yang menjadi sorotan utama adalah penarikan TNI dari pengamanan sipil serta pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain dalam aksi 28–30 Agustus 2025.
Tuntutan berikutnya ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Publik mendesak agar kenaikan gaji dan tunjangan DPR segera dibekukan, termasuk fasilitas baru seperti pensiun seumur hidup. Selain itu, DPR diminta memublikasikan transparansi anggaran secara detail dan mendorong Badan Kehormatan DPR melakukan pemeriksaan integritas anggota.
Ketua umum partai politik pun tak luput dari sorotan. Tuntutan rakyat meminta mereka bersikap tegas terhadap kader bermasalah serta membuka ruang dialog publik. Transparansi keuangan dan komitmen keberpihakan kepada rakyat dinilai menjadi ujian besar bagi partai-partai di tengah krisis demokrasi.
Untuk kepolisian, tuntutan yang muncul sangat keras: membebaskan demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi, menghentikan kekerasan aparat, serta memproses hukum anggota yang melanggar HAM. Sementara itu, TNI diminta segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, dan berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis.
Di sektor ekonomi, tiga poin krusial meliputi pemberian upah layak bagi seluruh pekerja, langkah darurat mencegah PHK massal, serta pembukaan dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Presiden, DPR, Polri, TNI, dan partai politik, untuk segera direalisasikan.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo Subianto
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025 secara transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai politik untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis demokrasi.
8. Libatkan kader partai politik dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan semua demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
10. Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas Tentara Nasional Indonesia
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Isi 8 Tuntutan Jangka Panjang Reformasi 1 Tahun ke Depan
Selain desakan mendesak, gerakan ini juga meluncurkan 8 tuntutan jangka panjang. Fokus utamanya adalah reformasi menyeluruh pada lembaga negara, termasuk DPR, partai politik, kepolisian, dan TNI.
Poin pertama menyerukan audit independen terhadap DPR, peningkatan standar anggota, hingga penghapusan fasilitas istimewa. Poin kedua menuntut partai politik membuka laporan keuangan publik, sementara eksekutif diwajibkan memperkuat fungsi oposisi.
Dalam bidang hukum, desakan paling keras adalah pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor yang sudah lama mandek. Publik ingin aturan ini segera disahkan demi menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi, sekaligus memperkuat independensi KPK.
Untuk kepolisian, revisi UU Kepolisian menjadi agenda prioritas. Reformasi internal diarahkan agar polisi lebih profesional dan humanis. Di sisi lain, TNI juga mendapat sorotan besar: publik menuntut pencabutan mandat TNI dalam proyek sipil, termasuk program food estate.
Gerakan ini juga menekankan perlunya memperkuat Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas sebagai lembaga pengawas independen. Selain itu, pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi, mulai dari proyek strategis nasional hingga evaluasi UU Cipta Kerja yang dianggap membebani buruh.
8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang Dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran: Lakukan audit independen yang dipublikasikan, tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawasan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi partai politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif: Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama dan DPR harus memastikan fungsi oposisi berjalan efektif.
3. Susun Rencana Reformasi perpajakan yang Lebih Adil: Tinjau ulang transfer APBN ke daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, dan susun sistem perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi diiringi penguatan independensi KPK dan tegakkan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
5. Reformasi Kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar Profesional dan humanis: DPR harus merevisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi polisi dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak Tanpa Pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil, seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8.Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan: Tinjau serius kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan, audit kebijakan BUMN, Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Hingga Selasa, 2 September 2025, dukungan meluas. Seruan ini juga diperkuat dengan aksi demonstrasi buruh pada 28 Agustus 2025, yang kini menjadi bagian dari rangkaian desakan rakyat. “17+8 bukan sekadar angka, melainkan tanda komitmen rakyat untuk perubahan nyata. Satu minggu untuk aksi nyata, satu tahun untuk reformasi sistem,” bunyi salah satu pernyataan yang viral di media sosial.
Pemerintah kini menghadapi tantangan besar. Presiden Prabowo, DPR, Polri, TNI, serta kementerian ekonomi dituntut merespons cepat sebelum tenggat waktu 5 September. Jika tidak, gelombang aksi diprediksi semakin meluas dengan dukungan publik yang terus menguat.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dianggap simbol baru reformasi di Indonesia. Tidak hanya karena substansinya, tetapi juga cara penyampaiannya yang memadukan aksi jalanan, media sosial, hingga petisi digital.
17+8 Tuntutan Rakyat kini menjadi penanda bahwa demokrasi masih hidup, dan rakyat siap mengawal perubahan hingga waktu selanjutnya. Dengan semangat “Transparansi, Reformasi, Empati,” rakyat menunjukkan bahwa suara kolektif tidak bisa diremehkan. (*)
