Sekaltim.co – Aksi demo mahasiswa mewarnai genap setahun kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Ratusan mahasiswa turun ke jalan di kawasan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 23 Februari 2026, bertepatan dengan bulan puasa Ramadan 1447 H.
Massa demo mahasiswa ke Gubernur Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) mulai memadati area depan Kantor Gubernur Kaltim sejak siang hari. Mereka membawa spanduk kritik, atribut organisasi, serta membentangkan bendera di sepanjang pagar gedung pemerintahan. Aksi berlangsung dinamis dengan orasi bergantian yang menyoroti realisasi janji kampanye pasangan kepala daerah tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswa menyematkan julukan “Raja Waluh” kepada Gubernur Rudy. Mereka menilai sejumlah janji politik, khususnya program “Gratispol”, belum sepenuhnya terealisasi secara nyata di lapangan.
“Kami mengadakan aksi ini untuk menuntut janji-janji kampanye Rudy Masud. Sampai sekarang, program ‘Gratispol’ yang dulu digembar-gemborkan belum ada buktinya yang berjalan di lapangan,” kata Angga, Koordinator Aksi.
Mahasiswa menyoroti tujuh program Gratispol yang sebelumnya digaungkan Pemprov Kaltim.
Tujuh program Gratispol yang digagas oleh Pemprov Kaltim di masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yaitu:
1. Pendidikan Gratispol Generasi Emas.
2. Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan.
3. Gratis Program Hidup Sehat Stunting (PESUT).
4. Makan Bergizi Gratis.
5. Pelatihan Keterampilan Kerja.
6. Program Bantuan Perumahan.
7. Transportasi Umum Gratis.
Aksi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Akibatnya, jalur kiri Jalan Gajah Mada tertutup total dan aparat kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas guna menghindari kemacetan. Meski begitu, demonstrasi tetap berlangsung relatif kondusif dengan pengawalan aparat.
Di tengah aksi, Rudy Mas’ud turun langsung menemui mahasiswa. Ia duduk bersila di lantai bersama massa di halaman Kantor Gubernur Kaltim dan mendengarkan aspirasi mereka secara terbuka.
Pertemuan tersebut juga diwarnai tantangan debat terbuka dari BEM FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) terkait sejumlah kebijakan pemerintah provinsi.
“Sangat berani. Kirim saja suratnya,” jawab Rudy singkat menanggapi tantangan tersebut.
Mahasiswa menyatakan akan segera mengirimkan undangan resmi untuk forum diskusi dan debat terbuka, dengan menyesuaikan jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dalam dialog tersebut, Rudy menyatakan menerima dan menyepakati seluruh tuntutan mahasiswa, termasuk evaluasi dan pemerataan pelaksanaan program Gratispol.
“Buat adik-adik semua, di sini saya sampaikan menerima, menyetujui, menyepakati seluruh tuntutan aliansi, kita semuanya sepakat,” kata Gubernur Rudy di hadapan massa.
Rudy kemudian memaparkan capaian program Gratispol. Pada 2025, sebanyak 24.000 penerima telah difasilitasi. Sementara pada 2026, jumlah penerima ditargetkan meningkat signifikan hingga 158.981 mahasiswa.
Menurutnya, seluruh mahasiswa ber-KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan manfaat, mulai dari jenjang S1 hingga S3 tanpa membedakan jenis kelamin maupun agama. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim. Proses verifikasi dilakukan oleh masing-masing kampus, bukan sepihak oleh pemerintah provinsi.
Terdapat persyaratan usia maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3, serta hanya berlaku bagi mahasiswa kelas reguler. Untuk program studi umum dengan UKT di bawah Rp5 juta, biaya ditanggung penuh. Sementara teknik dibatasi Rp7 juta dan kedokteran maksimal Rp15 juta.
Rudy juga mengakui adanya penyesuaian anggaran daerah dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Namun, ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan, sehingga tetap kami prioritaskan,” tegasnya.
Aksi demo mahasiswa terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Seno Aji ini menjadi refleksi setahun kepemimpinan keduanya. Di satu sisi, kritik terus disuarakan. Di sisi lain, Pemprov menegaskan komitmen mempercepat realisasi program unggulan demi menjawab ekspektasi publik Kaltim. (*)
