Sekaltim.co – Rencana aksi demonstrasi besar bakal mengguncang Samarinda Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 21 April 2026. Aksi ini digagas oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Koordinator lapangan aksi 21 April Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini bukan aksi spontan, melainkan hasil konsolidasi panjang berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah jadi pemicu utama.
“Kami merespons kebijakan yang menyakitkan masyarakat. Ini alasan kenapa kami turun ke jalan,” ujar Erly, Sabtu 11 April 2026.
Isu utama yang diangkat cukup sensitif, yakni dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkaran kekuasaan. Aliansi secara tegas menuntut agar praktik tersebut dihentikan.
“Kekuasaan itu bukan milik satu keluarga, tapi milik masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Tak cuma itu, aliansi juga mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket. Bahkan, opsi pemakzulan terhadap kepala daerah disebut bisa menjadi langkah lanjutan jika tuntutan tidak direspons.
Menjelang aksi, sejumlah posko mulai bermunculan di berbagai titik di Samarinda. Posko ini jadi pusat konsolidasi massa sekaligus pengumpulan logistik, mulai dari air minum hingga kebutuhan aksi lainnya. Salah satu titik pengumpulan berada di Jalan S. Parman.
Antusiasme masyarakat mulai terlihat pada Minggu 12 April 2026. Bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, komunitas, hingga organisasi sipil.
Aksi yang rencananya dipusatkan di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda dan Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Karang Paci ini diprediksi bakal melibatkan massa dalam jumlah besar dari berbagai daerah. Karena itu, koordinasi dan persiapan jadi fokus utama panitia.
Sementara itu, pihak kepolisian mulai angkat bicara. Polresta Samarinda melalui media sosial resminya mengimbau agar aksi berjalan tertib dan damai, tanpa aksi anarkis seperti perusakan fasilitas umum atau pembakaran.
Sementara Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, mengungkapkan hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari penyelenggara aksi.
“Belum ada laporan resmi ke Polda maupun Polresta, jadi estimasi massa dan penanggung jawab belum diketahui,” ujarnya, Minggu 12 April 2026.
Di sisi lain, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kaltim ikut memberikan pesan menyejukkan. Ketua FPK Kaltim, Syaharie Ja’ang, mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah.
“Kami menghormati setiap aspirasi masyarakat. Tapi kita semua punya kewajiban yang lebih besar: menjaga Kaltim tetap damai. Jangan sampai energi kritik berubah menjadi energi konflik,” kata Jaang, Minggu 12 April 2026.
Hal senada disampaikan Sekretaris FPK, Achmad Jubaidi, yang mengajak masyarakat mengedepankan dialog dan tidak mudah terprovokasi.
Aksi 21 April Kaltim ini sendiri disebut lahir dari keresahan publik atas berbagai isu, mulai dari polemik mobil dinas, pergantian direksi bank daerah, hingga dugaan praktik dinasti politik. Dengan tensi yang mulai meningkat, semua pihak kini berharap aksi nanti tetap berjalan damai tanpa mengganggu stabilitas daerah. (*)
