SEKALTIM.CO – Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang memiliki potensi untuk mengembangkan sawah pada lahan rawa.
Hal ini disampaikan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) dalam rapat pembahasan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada 7 Maret 2024 lalu di Jakarta.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman perihal usulan kegiatan ekstensifikasi lahan atau perluasan sawah pada lahan rawa.
Mentan Amran Sulaiman optimis bahwa penggunaan lahan rawa untuk perluasan area lahan sawah cukup menjanjikan bila dikelola secara tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSIP SDLP Dr. Ir. Rahmawati, MM menyebutkan bahwa peningkatan produksi padi dengan mengandalkan lahan eksisting, seperti sawah irigasi, akan semakin berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, potensi lahan rawa dapat dijadikan tumpuan.
“Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses identifikasi potensi lahan rawa, diantaranya adalah penggunaan lahan dan status penguasaan tanah,” jelas Rahmawati melalui keterangan tertulis BSIP SDLP, Rabu 13 Maret 2024.
Selain Kalimantan Timur, 9 provinsi lainnya yang diidentifikasi memiliki potensi lahan rawa adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua.
Pemanfaatan lahan rawa untuk perluasan sawah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan mengandalkan potensi lahan rawa yang tersebar di berbagai provinsi, diharapkan produksi padi dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Namun, pengelolaan lahan rawa untuk sawah tentunya membutuhkan kajian dan penanganan khusus.
Pemerintah bersama para ahli dan pemangku kepentingan terkait perlu mengkaji secara saksama aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi agar program perluasan sawah di lahan rawa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (*)
