Balikpapan, SEKALTIM.CO – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menerima kunjungan staf khusus (stafsus) Presiden Arif Budimanta dan pejabat Kemenko PMK di Balikpapan, Jumat 12 Januari 2024. Para pihak berdiskusi tentang strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan digelar di Hotel Royal Suite Balikpapan. Turut mendampingi Pj Gubernur, sejumlah pejabat dan kepala dinas terkait seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Sosial, Kadis Perindagkop UKM, dan Ketua BPK BKT.
Dalam paparannya, Pj Gubernur Akmal Malik menyebut jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 3,9 juta jiwa yang terdiri dari terdiri laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa.
Provinsi Kalimantan Timur saat ini terdiri dari tujuh kabupaten dan tiga kota, terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa
Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 cukup impresif di angka 6,34%, sementara tingkat kemiskinan 6,11% (September 2022).
Namun, Akmal menyoroti masih lemahnya data by name by address terkait warga miskin. Ia mendorong dilakukan pendataan lebih akurat di 40 desa percontohan, termasuk desa-desa di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu desa-desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Data presisi per desa penting agar bantuan lebih tepat sasaran, termasuk upaya lawan kemiskinan ekstrem,” tegas Pj Gubernur.
Sementara itu, Stafsus Presiden Arif Budimanta menjelaskan kunjungan mereka untuk mendengarkan langsung upaya Pemrov Kaltim dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
“Kita terus berkoordinasi dengan pemda guna memperkuat strategi lawan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah sesuai kondisi masing-masing,” ucap Arif.
Ia menilai Kaltim merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem cukup rendah, hanya 0,1% pada 2023. Arif berharap capaian ini terus ditingkatkan melalui sinergi pusat dan daerah.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, pemerintah pusat mendapatkan gambaran jelas terkait situasi kemiskinan ekstrem serta program dan kebijakan yang diterapkan di Provinsi Kaltim. Kerja sama erat diperlukan demi mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem nasional. (*)
sumber: Adpimprov Kaltim
-
Pemerintah Tetapkan Kenaikan PPN Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025
-
Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin Suarakan Soal Korban Lubang Tambang
-
Kapolri Komitmen Gelar Operasi Nusantara Cooling System Cegah Polarisasi Pilkada 2024
-
Perempuan Muda 21 Tahun di Balikpapan Hilangkan Nyawa Bayi yang Baru Dilahirkannya