Kerja Sama Pemkab Berau dan YKAN Diperpanjang hingga 2030, Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Berau, Sekaltim.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk periode 2025–2030. Kolaborasi ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perencanaan pembangunan rendah karbon, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Tanjung Redeb, Senin 13 Oktober 2025, dihadiri langsung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto.
Dalam sambutannya, Bupati Sri menegaskan pentingnya keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Berau memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi tanpa sumber daya manusia yang unggul, kekayaan ini bisa menjadi sia-sia. Saya ingin masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tetapi menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.
Perpanjangan kemitraan lima tahun ini mencakup penguatan kebijakan daerah, pengelolaan kawasan hutan dan pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pemberdayaan masyarakat adat dan kelompok rentan.
Program SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan) akan tetap menjadi tulang punggung pendampingan kampung dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
Bupati juga menyoroti potensi ekonomi lokal seperti ebi, terasi, dan cokelat.
“Saya ingin produk-produk ini dikenal sebagai produk dari Berau. Karena itu, harus kita olah dan kemas sendiri agar bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya optimis.
Kemitraan antara Pemkab Berau dan YKAN telah berlangsung sejak 2002, ketika YKAN masih beroperasi sebagai The Nature Conservancy (TNC).
Selama lebih dari dua dekade, kolaborasi ini telah menghasilkan berbagai program unggulan dalam konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengungkapkan sejumlah capaian penting selama lima tahun terakhir.
Sebanyak 77 kampung dan dua kelurahan menerima pendanaan dari Bank Dunia sebesar Rp349 juta per kampung melalui program Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF–CF), serta tambahan dukungan Rp50–70 juta bagi 15 kelompok masyarakat hutan.
Selain itu, 31 kelompok masyarakat telah memperoleh hak kelola Perhutanan Sosial seluas 106 ribu hektare, menjadikan Berau sebagai kabupaten terbaik nasional dalam mendukung program tersebut melalui ajang Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2025.
Melalui Akademi SIGAP, masyarakat juga didampingi untuk mengembangkan produk lokal berkelanjutan seperti cokelat batangan, amplang, terasi, ikan kering, udang kering, rotan, dan batik mangrove.
Di sektor kelautan, Pemkab dan YKAN berhasil membentuk UPTD Kawasan Konservasi Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS). UPTD ini kini tengah berproses menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar memiliki sistem pendanaan yang berkelanjutan.
YKAN juga mengembangkan model restorasi hidrologi mangrove dan akuakultur berkelanjutan (Shrimp–Carbon Aquaculture/SECURE) di lahan seluas 200 hektare, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui ekowisata dan perikanan.
Menurut Herlina, keberhasilan program konservasi tidak hanya bergantung pada pendanaan, tetapi juga pada fondasi hukum yang kuat.
“Kolaborasi ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Berau. Karena itu, landasan hukum penting untuk menjamin keberlanjutan capaian bersama,” ungkapnya.
Dengan kerja sama yang diperpanjang hingga 2030 antara Pemkab Berau dan YKAN menegaskan komitmen dalam menciptakan Berau sebagai kabupaten hijau, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)
