Mahakam Ulu, Sekaltim.co – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menunjukkan keseriusannya dalam melindungi hak-hak pekerja dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Rakor yang berlangsung di ruang kerja Asisten I Kantor Bupati Mahulu pada Kamis, 8 Mei 2025, ini fokus mengevaluasi cakupan kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Mahulu.
Langkah strategis ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara komprehensif, tak hanya bagi pekerja formal tetapi juga pekerja sektor informal.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm, Kes, dalam arahannya menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial harus menjangkau seluruh lapisan pekerja.
“Pemkab Mahulu berkomitmen kuat melindungi seluruh lapisan tenaga kerja. Bahkan, kami membuka peluang pembiayaan iuran bagi pekerja rentan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya sebagaimana dilansir Diskominfostandi, Jumat 9 Mei 2025.
Sasaran perlindungan Jamsostek di Kabupaten Mahulu kini diperluas mencakup pegawai non-ASN Pemkab Mahulu, perangkat kampung (petinggi, BPK, ketua RT), pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan buruh lepas, guru dan tenaga pendukung BOSDA, serta pekerja sektor swasta di bidang perkebunan, tambang, dan infrastruktur.
Rakor yang dihadiri oleh perwakilan lembaga keuangan serta instansi terkait di lingkungan Pemkab Mahulu ini bertujuan menghasilkan kebijakan terpadu dan langkah konkret dalam menjamin perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di wilayah Mahulu.
Program perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal yang selama ini sering terabaikan.
Dengan adanya perlindungan Jamsostek yang komprehensif, diharapkan para pekerja di Kabupaten Mahakam Ulu dapat bekerja dengan tenang dan terlindungi dari berbagai risiko ketenagakerjaan.
Upaya Pemkab Mahulu ini juga menjadi model implementasi kebijakan perlindungan sosial ketenagakerjaan di daerah perbatasan yang patut dicontoh oleh kabupaten lain di Kalimantan Timur. (*)
