Kukar, Sekaltim.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia dengan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO).
Pembentukan ini ditandai dengan digelarnya sosialisasi di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Jumat 1 November 2024 lalu.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kukar, H Hero Suprayetno, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Satgas TPPO merupakan langkah awal penguatan kolaborasi dan koordinasi dalam melindungi korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang.
“Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Penanganan dari hulu ke hilir membutuhkan kerja sama harmonis dan sinergis dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, lembaga masyarakat, hingga instansi pemerintah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten,” jelas Hero Suprayetno.
Sosialisasi ini didesain sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi antar lembaga dalam penanganan kasus TPPO.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat jejaring dan mendorong kemitraan antar lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia.
Hero mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kukar.
Namun, yang menjadi tantangan adalah banyaknya korban yang enggan melaporkan kasusnya, sehingga menyulitkan proses penanganan dan pencegahan.
Fenomena dark number atau kasus yang tidak dilaporkan ini menjadi tantangan tersendiri. Melalui pembentukan Satgas TPPO, kami berharap dapat membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, terutama di tingkat akar rumput.
“Melalui momentum ini saya berharap nantinya upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat akar rumput (keluarga, masyarakat, dan desa), khususnya di Kabupaten Kukar dapat berjalan dengan baik,” harapnya. (*)
