Jakarta, SEKALTIM.CO – Kementerian Pertanian berupaya memperkuat ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Untuk itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta TNI dan pemerintah daerah setempat mendukung upaya tersebut.
Dukungan yang diminta antara lain dengan mengolah 100.000 hektare lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif berupa sawah atau lahan pertanaman lainnya. Selain itu, Mentan juga meminta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ada.
Hal itu disampaikan Mentan saat gelar pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, pada Selasa 27 Desember 2023. Hadir dalam pertemuan tersebut, Panglima Komando Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
Menanggapi permintaan Mentan, Pangdam VI/Mulawarman menyatakan pihaknya bersama Pemkab Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi kabupaten penyangga pangan IKN berkomitmen mengoptimalkan produktivitas pertanian. Tujuannya, menjaga ketersediaan pangan hingga tahun 2035 mendatang.
Saat ini, ungkap Pangdam, wilayah Kalimantan Timur masih mengalami defisit pangan sekitar 130.000 ton. Jika produktivitas pertanian tak ditingkatkan, diperkirakan pada 2035 nanti defisit pangan di Kaltim bisa mencapai 373.000 ton.
“Kita punya lahan seluas 21.000 hektare. Namun tadi Bapak Menteri inginnya kita juga mencari lahan khusus rawa di pinggir sungai untuk dioptimalkan seperti di Sumatera Selatan. Inilah yang akan kita cari, mudah-mudahan ada luas sama dengan harapan Pak Menteri,” ujar Tri Budi Utomo.
Sejalan dengan Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Bupati Kukar Edi Damansyah menyatakan pihaknya bersama TNI telah menyiapkan 5 kawasan pertanian dengan total luas 17.510 hektar. Kawasan tersebut diarahkan menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara.
Lokasi 5 kawasan pertanian penyangga pangan itu berada di Kecamatan Marangkayu, Sebulu, Muara Muntai, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang, Kukar. Lahan akan dimanfaatkan untuk berbagai tanaman pangan seperti padi, jagung, hingga hortikultura.
“Kaltim diminta sediakan sekitar 100 ribu hektare lahan pangan. Kukar diperkirakan bisa menyediakan 20-30 ribu hektare, baik padi, jagung, dan hortikultura. Kami serius, saya tegaskan. Kami serius menangani ketahanan pangan, jangan diremehkan masalah pangan ini. Kalau perut lapar, semua bisa terjadi,” tegas Edi.
Sementara itu, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyatakan, beberapa lokasi yang tidak bisa membuat sumber air menggunakan bor karena airnya yang memiliki kadar PH rendah sehingga tidak bisa digunakan. Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan sumber air di daerah Babulu, terutama sumber air untuk pertanian di kecamatan tersebut.
Antara lain, Desa Babulu Laut, Rawamulia, Sumber Sari, dan Sebakung Jaya. Sedangkan wilayah yang airnya bisa digunakan hanya sedikit, yaitu Desa Labangka Barat, Gunung Mulia, dan Labangka.
“Musim panen juga ada persoalan, Sebenarnya hasil tanah kami aman. Tetapi karena tengkulak – tengkulak dari Kalimantan Selatan sudah memberikan uang muka kepada petani, begitu mereka panen, barangnya langsung di bawa dengan harga yang sangat rendah,” ujar Makmur Marbun.
Dengan dukungan daerah dan TNI, diharapkan target penyediaan lahan pertanian baru seluas 100.000 hektare di sekitar IKN dapat tercapai. Sehingga, ketersediaan pangan untuk mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan lebih terjamin.
Ketahanan pangan menjadi isu penting mengingat kebutuhan pangan IKN diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya populasi di kawasan baru tersebut. Oleh karena itu, kesiapan daerah penyangga untuk mendukung ketersediaan pangan sangat diperlukan agar IKN tidak mengalami defisit pangan di masa mendatang. (*)