Kubar, Sekaltim.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) makin gesit dalam urusan digitalisasi pemerintahan. Hal ini ditandai dengan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD) pada Kamis, 27 November 2025, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ).
Langkah digitalisasi Kutai Barat ini jadi bukti komitmen Pemkab untuk menerapkan pengelolaan aset berbasis digital secara penuh mulai Tahun Anggaran 2025.
Agenda yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat tersebut dihadiri seluruh perwakilan perangkat daerah, mulai BUMD, BLUD, camat, lurah, sampai pengurus barang. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Barat yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kamilus Junaidi.
Kamilus menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus makin akuntabel, efektif, dan transparan. Ia menyebut BMD merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang tertata dan taat aturan.
Karena itu, hadirnya SIPD BMD bakal jadi langkah besar dalam reformasi tata kelola aset daerah.
Kamilus menjelaskan bahwa SIPD BMD adalah aplikasi resmi berbasis website dari Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini sudah distandarisasi dan terintegrasi secara nasional, sehingga diharapkan dapat menyamakan pola kerja seluruh perangkat daerah dalam urusan aset.
Artinya, tidak ada lagi perbedaan standar atau cara kerja tiap OPD—semua jadi seragam dan terukur.
Tak hanya itu, SIPD BMD juga diharapkan bikin para pegawai makin kompeten dan profesional dalam mengelola aset daerah. Sistem ini bukan cuma alat pencatatan, tapi juga jadi pedoman kerja yang mempermudah proses penatausahaan BMD.
Kamilus pun mengajak semua pihak, terutama kepala perangkat daerah, kasubag umum, dan pengurus barang, untuk benar-benar memanfaatkan sosialisasi ini sebagai momen belajar dan adaptasi. “Kita pastikan implementasi SIPD BMD berjalan optimal dan berdampak nyata bagi efektivitas pemerintahan,” ujarnya saat sambutan.
Setelah acara pembukaan sosialisasi sistem digitalisasi Kutai Barat melalui SIPD BMD, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang bikin peserta makin paham sebelum sistem ini resmi diterapkan penuh pada 2025. (*)
