Lobi Pj Gubernur Kaltim ke Pusat Upaya Muluskan Keberlanjutan KEK MBTK

Jakarta, SEKALTIM.CO – Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Senin, 19 Februari 2024. Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur.

Pertemuan digelar di Ruang El Padrino Privat 2 Hotel Borobudur Jakarta dan dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Plt Sekjen Dewan Nasional KEK Susiwijono Mugiarso beserta jajarannya. Turut mendampingi Pj Gubernur dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Timur Zubair, Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya Aji Abidharta Hakim, dan Direktur PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Ade Himawan.

Turut mendampingi Pj Gubernur, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Dinas Perhubungan Yudha Pranoto, Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan dan Tenaga Ahli Pj Gubernur Emeralda.

Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada kementerian atas dukungan yang terus diberikan sehingga KEK Maloy bisa terus berkembang sejak ditetapkan pada 2011. KEK Maloy resmi beroperasi sejak 2014 dan masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan.

Akmal Malik menyadari bahwa pemerintah daerah dan pengelola KEK Maloy yakni Perusda MBTK memiliki komitmen untuk segera mengoperasionalkan kawasan ekonomi khusus tersebut. Namun persoalannya adalah penerbitan perizinan terkait yang belum berjalan dari beberapa kementerian seperti KKP, KLHK, dan Perhubungan.

Baca juga: Operasional KEK MBTK Menunggu Persetujuan Tiga Kementerian

Oleh karena itu, Pj Gubernur meminta dukungan pemerintah pusat mempercepat proses perizinan KEK MBTK. Sebab hal tersebut menjadi kunci agar investor segera masuk dan menanamkan modalnya di KEK Maloy.

Pj Gubernur menambahkan, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan KEK Maloy pada April dan Juni 2024 mendatang.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah dan pengelola diminta untuk melaporkan progres dan pencapaian KEK Maloy, terutama terkait minat investor yang sudah masuk. Pasalnya, indikator keberhasilan KEK Maloy dinilai dari seberapa banyak investor yang tertarik menanamkan modal di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, Pj Gubernur Akmal Malik menekankan perlunya upaya keras dan terobosan dari semua pihak terkait untuk menarik minat investor masuk ke KEK Maloy. Hal ini penting agar kawasan ekonomi khusus tersebut tidak dicabut oleh pemerintah pusat karena dianggap kurang berkembang.

“Kuncinya, kita harus mampu mendatangkan investor. Bagaimana upaya kita agar KEK Maloy tidak dicabut. Yakni mendatangkan investor sebanyak-banyaknya,” tegas Pj Gubernur dikutip dari keterangan Adpimprov Kaltim Selasa 20 Februari 2024.

Ia menyadari bahwa selama ini Kalimantan Timur masih kesulitan mendatangkan investor akibat berbagai kendala perijinan dan infrastruktur yang belum memadai. Namun semua pihak harus progresif dan melakukan segala upaya terobosan untuk menarik minat investor ke KEK Maloy melalui berbagai insentif dan kemudahan yang ditawarkan.

Pj Gubernur menegaskan bahwa menarik investor ke KEK Maloy menjadi tanggung jawab bersama Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Kutai Timur, dan pengelola Perusda MBTK. Jika investor semakin banyak, maka nilai dan progres KEK Maloy akan meningkat pesat, termasuk perkembangan infrastrukturnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Soroti KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Bakal Lapor ke Presiden

Melalui pertemuan tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik hendak memastikan keberlanjutan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan dukungan pemerintah pusat dan upaya bersama daerah, diharapkan KEK Maloy bisa terus berkembang dan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kaltim. (*)