Samarinda, Sekaltim.co – Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspaningrum, M.H, memimpin rapat internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda, Senin 16 Juni 2025, usai mengikuti rakor nasional yang digelar Kemendagri.
Rapat diawali dengan laporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengenai kesiapan data program Sekolah Rakyat, serta laporan Bulog Kota Samarinda tentang kesiapan penyaluran beras SPHP yang tinggal menunggu surat penugasan dan pemutakhiran data penerima.
Fenomena menarik terjadi pada akhir pekan kedua Juni 2025. Inflasi Samarinda berada pada angka 1,3%, namun secara bersamaan tercatat deflasi sebesar 0,38%. Kondisi ekonomi yang cukup unik ini menjadi perhatian khusus dalam upaya pengendalian harga di daerah.
Yuyum Puspaningrum memberikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan dan Pertamina Kota Samarinda atas pelaksanaan operasi pasar gas LPG 3 kilogram yang digelar serentak di 10 kecamatan pada Minggu, 15 Juni 2025. Kegiatan ini dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
“Semoga upaya yang kita lakukan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yuyum menutup rapat sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota TPID Kota Samarinda atas kerja keras menjaga stabilitas harga.
Dalam rakor nasional yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, terungkap bahwa pengendalian inflasi nasional hingga pekan kedua Juni 2025 dipengaruhi momentum Iduladha, khususnya dari kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau.
Provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi tercatat di Sulawesi Tenggara (1,32%), disusul Sulawesi Barat (1,23%) dan Sulawesi Tengah (1,08%). Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras.
Harga beras dan minyak goreng (Minyak Kita) di sejumlah wilayah masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pusat berencana menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai pekan ketiga Juni. Tomsi Tohir mengimbau setiap pemda segera mencocokkan data lapangan dan melakukan evaluasi, khususnya bagi daerah dengan kenaikan IPH signifikan.
Rakor nasional ini diikuti Kota Samarinda secara daring dari ruang rapat Kantor BPKAD Samarinda. (*)
