Paser, Sekaltim.co – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Kabupaten Paser menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Awa Mangkuruku, Tanah Grogot, pada Kamis 28 Agustus 2025.
Workshop evaluasi desa di Paser ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita ke-6 dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Selain itu, kegiatan juga menjadi agenda penting dalam memperkuat peran desa sebagai motor pembangunan ekonomi nasional.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Desa”, workshop diikuti sekitar 160 peserta. Mereka terdiri dari kepala desa, perangkat desa, camat, pendamping desa, serta perwakilan OPD se-Kabupaten Paser.
“Tujuan workshop ini untuk memberikan modal usaha yang mandiri dan kebudayaan lain agar Desa tidak hanya bergantung pada dana transfer tetapi juga mampu memiliki sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan serta memperoleh informasi tentang bagaimana capaian keuangan dan pembangunan desa pada sektor-sektor pembangunan ekonomi dan tata kelola keuangan desa yang transparan,” terang Saipul Kepala BPKP Kaltim.
Sementara itu, Sekda Paser Katsul Wijaya menambahkan, workshop ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang terakhir diubah menjadi Perpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang tugas BPKP.
“Kepala desa sebagai top management harus bisa menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi, meningkatkan wawasan, serta membuka cakrawala berpikir agar dalam bekerja terus berinovasi,” pungkasnya.
Workshop dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya.
Sejumlah narasumber hadir dalam Workshop evaluasi desa di Paser ini. antara lain Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sinta Rosma Yenti, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa BPKP, Arman Sahri Harahap, Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto. (*)
