Sekaltim.co – Sejumlah intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Mereka menilai pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan berpotensi merusak marwah NU sebagai jam’iyah, sekaligus menimbulkan mudarat sosial, politik, dan lingkungan.
Salah satu suara paling tegas datang dari Muhammad Aras Prabowo, dosen UNUSIA. Ia menilai konsesi tambang justru dapat menjauhkan NU dari fungsi moralnya sebagai “Guru Bangsa Indonesia.”
“Akan lebih bijak jika PBNU mengembalikan izin konsesi tambang ke pemerintah. Potensi sumber daya NU sudah cukup untuk kemajuan jam’iyah NU,” ujarnya, Minggu 7 Desember 2025, melalui keterangan tertulis.
Aras mengusulkan agar PBNU fokus pada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat, serta mendorong Bahtsul Masail untuk membahas hukum dan tata kelola tambang berbasis ajaran Aswaja.
Menurutnya, rekomendasi keagamaan berbentuk policy brief akan lebih bermanfaat dibanding NU mengelola tambang secara langsung.
Ia juga menyoroti maraknya bencana lingkungan di berbagai daerah sebagai “alarm moral” bagi NU. Menurutnya, krisis lingkungan dan sosial harus menjadi faktor pertimbangan penting dalam menentukan langkah ke depan.
“Semoga NU tetap menjadi rumah besar umat, yang mengutamakan amanah, keilmuan, dan kemaslahatan bersama,” ungkap Aras.
Seruan ini juga datang dari tokoh senior NU, KH Said Aqil Siroj, dalam silaturahim di Tebuireng, Jombang, Sabtu 6 Desember 2025. Said Aqil menyebut, konsesi tambang semula dipandang sebagai langkah memperkuat ekonomi organisasi, namun dinamika internal dan perdebatan publik justru melahirkan kegaduhan.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Said Aqil.
Menurutnya, NU memiliki mandat spiritual dan sosial besar, sehingga kepemilikan tambang berpotensi mengaburkan prioritas organisasi dan memicu polarisasi kader.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” katanya.
Seruan pengembalian konsesi tambang NU dari intelektual muda dan dukungan tokoh senior memunculkan momentum baru agar PBNU kembali ke khittah organisasi. Mereka berharap keputusan diambil dengan arif, demi menjaga marwah, independensi, dan kemaslahatan umat. (*)
