Samarinda, Sekaltim.co – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan pembangunan pelabuhan multipurpose sebagai prioritas utama mulai tahun 2026. Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam rapat internal pembahasan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Balai Kota, Selasa 2 Desember 2025.
Andi Harun menegaskan keberadaan pelabuhan multipurpose Samarinda menjadi salah satu kunci penggerak ekonomi daerah. Terutama dalam menjaga inflasi dan memacu transaksi logistik ke depan.
Menurutnya, pelabuhan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi sistem yang terintegrasi dan mampu meningkatkan daya saing daerah. “Mulai 2026 penyelesaian RIP dan pelabuhan multi purpose menjadi prioritas paling utama,” tegasnya, dikutip dari KominfoNews, Rabu 3 Desember 2025.
Pemkot juga memaparkan perkembangan pembahasan lahan pembangunan pelabuhan yang semula direncanakan bersama investor di kawasan Bentuas.
Lokasi tersebut ternyata masuk dalam klaim area Pertamina, yang izin lamanya disebut Andi secara hukum “berpotensi lemah karena semestinya hanya berlaku hingga 1980 dan tidak dikonversi.
Meski demikian, Pemkot memilih jalan damai. Hasilnya, Pertamina Hulu Mahakam bersedia memberikan ganti rugi atas 13 hektare lahan, sekaligus menyediakan area lain di sekitar Bentuas untuk dipinjampakaikan sebagai lokasi baru.
“Lokasi yang semula kita rencanakan bersama investor tidak mungkin lagi kita lanjutkan karena sudah berada dalam klaim Pertamina. Tapi pada saat yang sama, kita mendapatkan alternatif lahan yang lebih luas melalui skema pinjam pakai dari Pertamina Hulu Mahakam. Ini yang sekarang harus kita matangkan titik koordinatnya,” beber Andi Harun.
Untuk menjalankan rencana tersebut, Wali Kota memberikan instruksi pembentukan Tim Percepatan Pembahasan RIP dan Pelabuhan Multipurpose.
Struktur awal terdiri dari:
– Ketua: Kepala Dinas Perhubungan Samarinda
– Anggota: Bepperida, PUPR, DLH, BPKAD, Bagian Hukum, Kerja Sama, Ekonomi, serta camat dan lurah di sekitar lokasi
Tim ini juga akan memiliki unsur pengarah yang dipimpin langsung Wali Kota, dengan anggota dari:
– Asisten II
– Kepala Bappeda
– KSOP Samarinda
– Manajemen Pelindo
– Kepala OPD teknis terkait
Andi Harun menargetkan SK pembentukan tim terbit dalam dua hari setelah rapat, agar koordinasi dengan KSOP, Pelindo, BPN, Pertamina, dan instansi lain bisa segera dilakukan awal pekan depan.
Pemkot ingin menghadirkan pelabuhan modern yang memberi nilai tambah nyata dan bermanfaat bagi publik. Antara lain, demi tata ruang kota, konektivitas logistik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga Samarinda.
Proyek pelabuhan multipurpose Samarinda ini, menurut Wali Kota, bukan sebatas memindahkan aktivitas pelabuhan dari Jalan Yos Sudarso ke Bentuas tetapi pelabuhan yang memberi nilai lebih bagi kota dan masyarakat. (*)
