Pemerintah Tegaskan Pembelajaran Daring Tidak Urgen Saat ini, Sekolah Tatap Muka Tetap Jalan
Sekaltim.co – Pemerintah memastikan wacana pembelajaran daring atau dalam jaringan (online) untuk siswa di Indonesia tidak menjadi prioritas saat ini. Meski sempat dibahas sebagai langkah antisipasi krisis energi akibat konflik global, sistem belajar tetap difokuskan pada tatap muka alias luring.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus tetap berjalan optimal seperti biasa. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.
“Pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” ujar Pratikno dalam keterangannya, 24 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan menghindari terjadinya learning loss seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, metode pembelajaran tatap muka dinilai masih yang paling efektif.
Sebelumnya, opsi pembelajaran hybrid—gabungan daring dan luring—sempat masuk dalam pembahasan. Skema ini dirancang sebagai langkah antisipatif jika terjadi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Namun, hingga saat ini kondisi tersebut belum mengharuskan perubahan sistem belajar secara besar-besaran. Pemerintah pun memilih tetap mengutamakan pembelajaran langsung di sekolah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah program prioritas seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda terus didorong untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti turut menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menerapkan sistem pembelajaran daring. Proses belajar siswa akan tetap berjalan normal seperti biasa.
“Pembelajaran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mu’ti kepada wartawan, Selasa, 24 Maret 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai opsi pembelajaran daring tetap perlu disiapkan secara matang jika sewaktu-waktu dibutuhkan, terutama untuk mendukung penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, kesiapan teknis dan koordinasi antarlembaga sangat penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
“Harus dipastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya,” ujar Lestari Moerdijat.
Ia juga mengingatkan pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana pembelajaran jarak jauh (PJJ) menghadapi banyak kendala. Mulai dari kesiapan guru, beban orang tua, hingga penurunan kualitas belajar siswa.
Karena itu, jika kebijakan daring kembali diterapkan, persiapan harus jauh lebih matang agar kesalahan yang sama tidak terulang.
Pembelajaran daring untuk saat ini tak diterapkan dan pemerintah tetap fokus pada sekolah tatap muka demi menjaga kualitas pendidikan siswa di seluruh Indonesia. (*)
