Pemkab Berau Perkuat Transformasi Digital Lewat Arsitektur SPBE

Berau, Sekaltim.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat transformasi digital melalui pelaksanaan reviu arsitektur layanan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sangalakki pada Kamis, 25 September 2025, dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa reviu arsitektur layanan merupakan langkah penting dalam penerapan SPBE. Menurutnya, Pemkab Berau sudah menyusun arsitektur SPBE sesuai arahan, namun evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar implementasi berjalan optimal.
“Reviu ini penting dilakukan untuk memastikan keselarasan strategi organisasi dengan pemanfaatan teknologi, menghindari tumpang tindih, serta mendorong inovasi di setiap perangkat daerah,” tegas Muhammad Said.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera mengidentifikasi potensi perbaikan dan memastikan keakuratan data maupun informasi yang dimiliki. Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya penyusunan domain layanan, domain data, serta domain informasi, agar perencanaan SPBE berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, Kabupaten Berau pada September 2025 mencatat capaian Indeks SPBE sebesar 2,28. Angka ini akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembinaan menuju penerapan kebijakan Pemerintah Digital (PemDI) yang berfokus pada integrasi layanan publik.
Muhammad Said berharap kegiatan review ini dapat meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Dengan begitu, target pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi bisa segera terwujud di Kabupaten Berau.
“Melalui momentum ini, kita ingin memastikan transformasi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik di Berau,” tambahnya.
Pemkab Berau optimistis langkah strategis melalui reviu arsitektur SPBE akan menjadi pondasi penting dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)









