Samarinda, SEKALTIM.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menerima kunjungan Lead Environmental Specialist Environment, Natural Resources, and Blue Economy (ENB) World Bank Indonesia and Timor Leste, di ruang rapat Sekda, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 7 Mei 2024.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal menjadi perhatian, salah satunya terkait dengan penyaluran dana Benefit Sharing Mechanism (BSM) dari carbon fund yang telah diterima pada advance payment di November 2022.
Sri Wahyuni menyampaikan bahwa dana karbon tersebut belum sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat, terutama pemerintah dan masyarakat desa.
Selain itu, proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga menjadi perhatian karena memakan waktu cukup panjang hingga pengesahan dan pengakuan dari pemerintah daerah setempat.
“Kenapa kita lebih konsen kepada Masyarakat Hukum Adat, karena lebih menjamin di long term-nya, karena mereka mempunyai hutan adat yang mereka jaga dan pelihara untuk keberlanjutan. Untuk itu juga kita membuat kriteria alokasi penggunaan dana karbon bagi penerima manfaat berdasarkan performance dan reward, sesuai dengan karakteristik masyarakat adat/desa yang ada di Kaltim,” ungkap Sri Wahyuni.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta kepada World Bank untuk segera melakukan pembayaran penuh dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur.
Kunjungan Tim World Bank Indonesia dan Timor Leste ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus mendapatkan informasi terbaru terkait East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction Program (EK-JERP) dalam mendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
Khususnya terkait dengan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang sudah berjalan di wilayah Benua Etam.
Tim World Bank Indonesia dan Timor Leste terdiri dari Franka Braun (Environmental Coordinator), Efrian Muharrom (Environmental Specialist), Dayu Nirma Amurwanti (Senior Natural Resources Management Specialist) dan Naimah Talib (Social Development).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat yang juga sebagai Koordinator Project Management Unit (PMU) FCPF Kaltim, Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan, perwakilan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Prof Daddy Ruhiyat, serta Tim Ahli FCPF Kaltim. (*)
