Pemprov Kaltim Perketat Pengolongan Sungai Mahakam Usai Fender Jembatan Mahakam Ulu Ditabrak
Sekaltim.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat menyikapi insiden penabrakan fender Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda yang terjadi dua kali dalam kurun dua pekan. Insiden terakhir tercatat pada 3 Januari 2026, setelah sebelumnya terjadi pada 23 Desember 2025.
Pemprov Kaltim menggelar Rapat Terpadu Terkait Pengolongan Alur Sungai Mahakam di Jembatan Mahulu, Senin 5 Januari 2026, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim sebagai langkah mitigasi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud langsung memimpin rapat koordinasi ini dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kajati Kaltim Dr Supardi, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, hilangnya struktur fender akibat tabrakan kapal tongkang berpotensi membahayakan keselamatan jembatan dan masyarakat. Menurutnya, Sungai Mahakam merupakan urat nadi perekonomian Kaltim sehingga pengaturan lalu lintas pelayaran harus dilakukan secara ketat dan terkoordinasi.
“Kita semua harus mitigasi semuanya. Kita bersama-sama merembukkan untuk memperbaiki tata kelola alur pengolongan jembatan di sungai Mahakam, baik itu Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara maupun Jembatan Kembar kita yang ada di Samarinda,” ujar Rudy dikutip dari Adpimprov.
Pemprov Kaltim juga berencana membangun pelabuhan khusus atau rest area untuk kapal-kapal tongkang di Sungai Mahakam, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah ini bertujuan agar kapal bermuatan maupun kosong tidak lagi menambat sembarangan yang berpotensi mengganggu alur pelayaran.
“Kita akan ada rapat lanjutan, nanti secara teknis antara KSOP dengan teman-teman Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Distrik Navigasi untuk membangun rest area untuk kapal-kapal tongkang itu berlabuh. Jadi nanti tidak mengganggu alur pelayaran yang ada di Sungai Mahakam,” kata Rudy.
Selain itu, Gubernur meminta agar selama fender belum diperbaiki, tidak ada aktivitas pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu. Jika terpaksa melintas, kapal wajib mendapat assist atau escort demi keselamatan.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami tidak ingin menghambat ekonomi, tapi paling penting adalah keselamatan masyarakat,” tegas Rudy Mas’ud. (*)
