Berau, SEKALTIM.CO – Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, pada Kamis 23 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut, Akmal Malik melihat langsung keberadaan bangunan pengaman abrasi pantai (pemecah ombak) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN).
Penanganan Abrasi Pantai
Akmal Malik menilai bahwa bangunan pemecah ombak sangat penting untuk menahan laju abrasi di sepanjang pantai Biduk-Biduk. Dia menyoroti potensi abrasi yang mengancam kampung-kampung di wilayah tersebut.
“Makanya, ke depan perlu kolaborasi untuk penanganan abrasi pantai ini. Kalau dibiarkan, habis kampung-kampung di sini akan terkena abrasi,” kata Akmal Malik.
Pemprov Kaltim telah membangun sepanjang 1.300 meter bangunan pengaman abrasi hingga tahun 2023 lalu. Total potensi abrasi di Kecamatan Biduk-Biduk sepanjang 4 km dengan enam titik lokasi.
Di lokasi yang ditinjau Pj Gubernur, sudah dibangun pengaman abrasi sepanjang 115 meter di Kampung Biduk-Biduk.
Bangunan pengaman abrasi ini dibangun di era Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
Total alokasi anggaran 2021-2023 sebesar Rp32 miliar, sedangkan sisa pantai yang harus ditangani sepanjang 3.762 meter dengan perkiraan anggaran sekitar Rp70 miliar.
“Ke depan, kita akan terus berikan pembiayaan untuk menahan abrasi ini,” sambung Akmal Malik.
SPBN untuk Nelayan Biduk-Biduk
Selain penanganan abrasi, Pj Gubernur Akmal Malik juga meninjau SPBN di Kampung Biduk-Biduk. Dia mengakui kesulitan yang selama ini dihadapi para nelayan terkait ketersediaan dan harga bahan bakar yang mahal.
“Dengan adanya SPBN ini, alhamdulillah nelayan bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga standar Rp6.800 per liter,” kata Akmal.
Jumlah nelayan di Biduk-Biduk diperkirakan mencapai 6.000 orang dengan estimasi kebutuhan bahan bakar sekitar 360 kiloliter (kl). Saat ini, baru terpenuhi 160 kl, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 200 kl.
Akmal menekankan pentingnya ketersediaan pangan, termasuk dari laut, untuk memenuhi kebutuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ruang kepada nelayan untuk melaut dengan tenang, kapal yang bagus, dan ketersediaan bahan bakar yang memadai sehingga produktivitas mereka meningkat.
Dalam rangka pemerataan, Pemprov Kaltim merekomendasikan untuk dibangun SPBN di lokasi-lokasi lainnya. Akmal berharap pemerintah dapat segera memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan setempat. (*)
