Prabowo Tegaskan Pengelolaan Kekayaan Negara Harus untuk Rakyat dalam Pidato Kenegaraan 2025
Jakarta, Sekaltim.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan sejati sebuah negara terletak pada kemampuannya menguasai dan mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.
Presiden menyoroti distorsi dalam sistem ekonomi nasional yang menurutnya bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut fenomena kelangkaan minyak goreng di negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia sebagai ironi besar.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini tidak masuk akal, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya sebut serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Kepala Negara, kelangkaan pangan dan tingginya harga meski sudah diberi subsidi adalah akibat dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Masih terlalu banyak anak-anak kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panennya, rakyat belum memiliki rumah layak huni, guru belum dihargai, dan keluarga tidak sanggup berobat karena biaya atau tidak ada fasilitas kesehatan,” ungkap Presiden.
Meski demikian, Prabowo memaparkan sejumlah capaian signifikan selama 299 hari pemerintahannya. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun. Angka ini naik 13,6 persen dibanding periode sama tahun lalu dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja baru.
Presiden menegaskan, pemerataan ekonomi menjadi fokus utama. Untuk itu, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini berfungsi untuk meningkatkan ekonomi desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” kata Prabowo.
Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan pada investasi di hilirisasi sumber daya alam dan sektor strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Prabowo menilai, hilirisasi adalah kunci untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap dinikmati di dalam negeri.
Di bidang kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga. Selain itu, kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten berhasil ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas layanan.
Pemerintah juga tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. Dengan adanya fasilitas tersebut, Prabowo berharap masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
“Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” tegasnya.
Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa semua kebijakan ini adalah implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945. Ia mengingatkan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. (*)
