Jakarta, SEKALTIM.CO – Dalam arahan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh peserta tentang kondisi ekonomi global yang masih dibayangi dampak Covid-19. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tetapi yang belum adalah sinkronisasi atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ungkap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berbagi tugas dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek pemerintah di daerah. Misalnya, ketika pemerintah pusat telah membangun bendungan, maka pembangunan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang menghubungkan ke sawah-sawah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya ini daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 km, hanya 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus in line dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya in line, kementerian sampai ke daerah itu harus segaris,” tegasnya.
Mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, turut menghadiri Musrenbangnas yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini.
Menurut Sri Wahyuni, Musrenbangnas bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini seluruh sekretaris daerah diundang hadir, selain kepala daerah dan kepala Bappeda.
“Secara khusus, agenda Musrenbangnas kali ini mengharuskan alokasi anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) inline dengan program pusat. Selain itu, anggaran yang dikelola harus benar-benar memberi dampak (manfaat) besar bagi masyarakat,” tegas Sri Wahyuni.
Bahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baik provinsi maupun kabupaten dan kota, harus menyesuaikan pedoman secara regional.
“Kita selain melakukan penyesuaian, juga dituntut meningkatkan kualitas APBD,” jelasnya.
Ke depannya, APBD tidak hanya mampu memberi manfaat, tetapi juga menekan inflasi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Sehingga perencanaan daerah sinkron, selaras, dan sinergis dengan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Musrenbangnas 2024 dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. (*)
