Sekaltim.co – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat ketika memimpin langsung rapat evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pertemuan strategis ini berlangsung di Markas Besar TNI, Selasa 25 November 2025, dan diikuti secara fisik maupun virtual oleh jajaran kementerian, panglima TNI, serta pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia.
Langkah Presiden memimpin langsung agenda evaluasi KDKMP nasional ini menandai bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih bukan sekadar program rutin, tetapi strategi nasional yang ditempatkan sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi desa.
KDKMP didorong menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, penggerak ekonomi lokal, sekaligus fasilitas yang menjamin pemerataan layanan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat, mulai dari TNI, pemerintah provinsi, hingga pemda tingkat kabupaten dan kota.
Ia menekankan pentingnya sinergi dalam percepatan pembangunan koperasi yang kini disebut sebagai infrastruktur baru ekonomi kerakyatan.
”Koperasi desa kelurahan ini menyelamatkan ekonomi bangsa sebagai swasembada pangan, swasembada energi,” tegas Presiden dalam amanatnya. “Kita semua harus mendukung, kita juga harus patuh dan taat kepada hukum, demi mendukung kesejahteraan rakyat. Tidak bisa kekayaan negara ini hanya dimiliki segelintir orang saja, mari kita perbaiki bersama.”
Menurutnya, koperasi adalah instrumen pemerataan ekonomi yang paling efektif, karena memastikan keuntungan dan nilai tambah kembali ke masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan rencana besar membangun sekitar 82.000 koperasi secara bertahap, termasuk koperasi khusus desa nelayan.
Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purn Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri II, para gubernur, bupati, wali kota, serta komando teritorial seperti Danrem dan Dandim.
Keterlibatan TNI menjadi bagian penting dalam pengawalan pembangunan fisik dan operasional koperasi agar berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan KDKMP adalah kerja besar yang membutuhkan integritas semua unsur pemerintah. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan untuk kepentingan kelompok atau partai, melainkan untuk rakyat.
“Saya tidak peduli kalian dari partai mana. Yang terpenting adalah bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya menekankan pentingnya persatuan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Melalui evaluasi ini, pemerintah pusat ingin memastikan percepatan pembangunan KDKMP berjalan konsisten dengan target. Setiap koperasi dirancang untuk menjadi simpul ekonomi rakyat yang memiliki fungsi ganda: pusat layanan dan penyedia kebutuhan bahan pokok, serta pusat edukasi ekonomi lokal bagi masyarakat desa.
Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen penyelamat ekonomi nasional dalam jangka panjang. Pembangunan KDKMP juga disebut sebagai langkah konkret menuju ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan koperasi yang kuat, desa memiliki kemandirian, sehingga beban ekonomi kota dapat dikurangi.
Prabowo menilai pembangunan koperasi akan memperkuat struktur ekonomi Indonesia dari bawah, memutus ketimpangan, dan memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses modal serta peluang usaha.
Rapat evaluasi percepatan pembangunan KDKMP tahun 2025 ini menutup akhir tahun dengan sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Infrastruktur koperasi bukan hanya bangunan fisik, melainkan pusat kegiatan ekonomi yang harus dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.
Presiden optimistis pembangunan 82.000 KDKMP disertai sinergi pemerintah pusat, pemda, dan TNI, akan menjadi fondasi ekonomi rakyat yang kokoh, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia. (*)
