Realisasi Belanja APBD Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan Masuk Kategori Rendah di Indonesia
Jakarta, Sekaltim.co – Dari 1 Januari 2024 hingga 2 Agustus 2024, Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan realisasi belanja APBD terendah tingkat kabupaten di seluruh Indonesia, dengan persentase hanya mencapai 1,92 persen.
Kabupaten Mahakam Ulu termasuk ke dalam 20 kabupaten di Indonesia yang tingkat realisasi APBD 2024 masuk kategori merah Kementerian Dalam Negeri.
Kabupaten yang merupakan wilayah termuda di Proinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi ini mengalami berbagai tantangan dalam merealisasikan anggaran yang telah disediakan.
Sementara Kota Balikpapan masuk ke dalam kategori presentase rendah realisasi belanja APBD Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2024. Kota Balikpapan, dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, baru merealisasikan belanja APBD baru mencapai 18,32 persen hingga 2 Agustus 2024.
Realisasi belanja APBD Kabupaten Mahakam Ulu yang rendah hingga Agustus 2024 ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga anggaran dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Kritik dari Kementerian Dalam Negeri
Tomsi Tohir, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD Mahakam Ulu dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin, 5 Agustus 2024 yang disiarkan live di Youtube Kemendagri.
“Kabupaten Mahakam Ulu ini baru 1,92 persen. Apa ini jangan-jangan baru ngabisi gaji doang ini, iya? Ngak ngapa-ngapain atau ada kendala lain? Bagi kepala daerah, tolong segera dikoordinasikan,” ujar Tomsi Tohir.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah, Moris, untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis yang mungkin terjadi.
“Kalau ada kendala tolong segera dikoordinasikan dengan Pak Moris, Dirjen Keuangan Daerah. Mungkin ada kendala teknis,” tambahnya.
Dampak Ekonomi dari Rendahnya Realisasi Belanja
Menurut Tomsi Tohir, rendahnya realisasi belanja APBD berdampak signifikan pada perekonomian daerah.
“Akibatnya ekonomi menjadi lesu dan perputaran uang menjadi minim. Sekali lagi bahwa dengan realisasi kabupaten yang sangat kecil, maka perputaran ekonomi di daerah itu sepi banget. Ini segera dipahami karena tidak ada uang yang beredar,” ungkap Tomsi Tohir.
Pentingnya Realisasi Belanja untuk Perekonomian Daerah
Realisasi belanja APBD yang optimal sangat penting untuk memastikan perekonomian daerah tetap bergerak dan berkembang.
Dengan anggaran yang terserap secara efektif, proyek-proyek pembangunan dapat dilaksanakan, infrastruktur dapat diperbaiki, dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.
Hal ini akan mendorong perputaran uang di daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. (*)
