Sekda Sebut Rancangan APBD Kaltim 2026 Rp15,15 Triliun, Butuh Strategi Ketahanan Fiskal
Sekaltim.co – Di dalam Ruang Sidang Utama DPRD Kaltim Karangpaci Jalan Teuku Umar Samarinda Sekretaris Daerah Kalimantan Timur (Sekda Kaltim) Sri Wahyuni berdiri menyampaikan kabar tentang angka-angka pada rancangan APBD 2026. Ini bukan sekadar hitungan, melainkan peta perjalanan Provinsi Kaltim tahun 2025.
Sekda Sri menyampaikan sebuah proyeksi masa depan yaitu Rancangan APBD 2026 Kaltim sebesar Rp15,15 triliun pada Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, di ruangan yang penuh catatan dan mikrofon, Sabtu 29 November 2025.
“Rancangan APBD Tahun 2026 Kaltim secara keseluruhan sebesar Rp15,15 triliun,” ungkapnya mewakili Gubernur.
Sekda Sri mengurai pendapatan daerah Kaltim tahun 2026: Rp14,25 triliun yang terdiri atas PAD Rp10,75 triliun, Transfer Rp3,13 triliun, dan Pendapatan daerah sah Rp362,03 miliar. Angka ini lebih kecil dari sebelumnya, surut.
Sementara belanja daerah, yang tak bisa dihentikan, membentuk aliran yang lebih besar: Rp15,15 triliun.
Rinciannnya:
– Belanja Operasi Rp8,16 triliun,
– Belanja Modal Rp1,06 triliun,
– Belanja Tidak Terduga Rp33,93 miliar,
– Belanja Transfer Rp5,89 triliun
Di antara angka-angka itu, tampak celah yang menanti untuk diisi strategi dan ketahanan fiskal.
Sri Wahyuni juga menyebut pembiayaan daerah Rp900 miliar, tambahan yang diharapkan mampu menyambung kekurangan, meski tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang telah diproyeksikan.
Ia menyampaikan perubahan drastis pendapatan transfer. Apa yang semula direncanakan Rp9,33 triliun harus direvisi menjadi Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun, atau 66,39 persen. Angka yang jatuh.
Kesepakatan KUA-PPAS pun tak lagi sama. Total penerimaan daerah yang semula Rp21,35 triliun harus diturunkan menjadi Rp15,15 triliun. Kondisi fiskal Kaltim mengecil, menyempit, dan memaksa pemerintah daerah menarik sederet rencana dari laci strategi.
Perbandingan Dana Bagi Hasil juga ibarat cerita ambruknya sebuah jembatan: DBH 2025 Rp6,06 triliun turun menjadi Rp1,62 triliun pada 2026. Sebuah penurunan tajam Rp4,43 triliun, atau 73,15 persen.
Sri berkata bahwa kondisi ini memberikan tekanan berat bagi Pemerintah Daerah. Ada celah fiskal yang melebar, yang tak bisa dibiarkan tanpa jembatan, tanpa strategi, tanpa upaya menambal dari berbagai arah.
“Sehingga memerlukan strategi untuk menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin. Strategi untuk menutup ruang-ruang kosong itu, mengoptimalkan sumber yang tersisa, dan mencari ruang baru tempat harapan dapat tumbuh kembali.
Rapat Paripurna DPRD Kaltim membuktikan anggaran bisa susut dan para pemangku kebijakan harus tetap berjalan meski tanah fiskal yang mereka pijak mulai retak.
Kaltim menatap tahun 2026 dengan langkah yang lebih hati-hati, namun tetap tegak, karena di balik angka-angka yang turun, selalu ada ruang bagi keberanian untuk menyusun ulang perjalanan.
“Mahakam mengalir sepanjang masa
Menjadi saksi pembangunan yang terus berjalan
Nota Keuangan menjadi panduan kerja kita
Untuk Kaltim yang tumbuh dan berkelanjutan” demikian pantun penutup penyampaian Sekda Sri.
Penyusunan APBD Kaltim 2026 sendiri akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu pandangan umum masing–masing Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur di rapat berikutnya. (*)
