Sekolah Rakyat Hadir di 165 Titik, Kaltim Jadi Provinsi Percontohan Pendidikan Sosial Nasional
SEKALTIM.CO – Program Sekolah Rakyat kini tercatat telah beroperasi di 165 titik di seluruh Indonesia pada September 2025. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi percontohan dengan 3 lokasi sekolah rakyat, dua milik Pemerintah Kota Samarinda dan satu dikelola Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kehadiran Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam dialog bersama Wakil Gubernur Seno Aji di Gedung BPMP Kaltim pada Selasa siang (7/10), menandai komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin melalui sinergi lintas sektor dan penguatan data tunggal nasional.
Berdasarkan peta nasional yang ditampilkan Kementerian Sosial, terdapat 165 Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya; Sumatera 35 lokasi; Jawa 69 lokasi; Kalimantan 13 lokasi; Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi; Sulawesi 28 lokasi; Maluku 7 lokasi dan Papua 6 lokasi.
Program ini kata Mensos Saifullah Yusuf, menandai langkah besar dalam pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
“Kalau seluruh Indonesia nanti sudah memiliki sekolah rakyat permanen dengan kapasitas seribu siswa per sekolah, maka lebih dari 500 ribu keluarga yang tidak mampu akan bisa menyekolahkan anaknya hingga lulus,” ujarnya.
Khusus di Provinsi Kaltim, terdapat sebanyak 3 Sekolah Rakyat yang difokuskan di wilayah Samarinda. Tentunya, ini akan menjadi model pelaksanaan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa Provinsi Kaltim benar-benar siap menjadi contoh pelaksanaan dari program sosial terintegrasi, terlebih dengan dukungan langsung dari Kementerian Sosial dan Presiden RI.
“Sekolah Rakyat di Jalan Perjuangan sudah kami siapkan dengan fasilitas asrama. Ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah pusat untuk Kaltim,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa ke depan, program pendidikan gratis dari tingkat SMA hingga S3 yang telah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah.
“Hasil dari BPS tahun 2025, angka partisipasi sekolah hanya 9 tahun. Ternyata sekarang ini data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah naik menjadi 10,6 tahun. Ini bukti keberhasilan sinergi pusat dan daerah,” katanya.
Selain pendidikan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga mencatat penurunan angka kemiskinan dari 5,7 persen bahkan 6 persen, kini menjadi 5,17 persen pada tahun 2025.
“Jadi menurun kurang lebih 1 persen lah. Ini upaya yang luar biasa. Bersama-sama kita dorong antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Seno Aji juga menilai bahwa dialog yang dilaksanakan ini menjadi momentum penting bagi Provinsi Kaltim untuk dapat memperkuat ketahanan sosial di tengah persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2028.
“Peningkatan kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan pembangunan IKN. Dengan sinergi pusat dan daerah, kita ingin angka kemiskinan dan pengangguran turun lebih signifikan,” tuturnya.
Ditegaskan Seno Aji, pemerintah daerah selalu siap mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para pendamping sosial serta pekerja di lapangan.
“Tugas mereka berat, tapi mulia. Pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan dan penghargaan setinggi-tingginya bagi para pejuang sosial,” tutupnya.
