Kukar, Sekaltim.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kedatangan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dari pemerintah pusat, Senin 20 Oktober 2025, kemarin.
Kunjungan Satgas PKH di Kukar ini menjadi bagian dari program nasional untuk menata kembali pemanfaatan kawasan hutan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kegiatan tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi Satgas PKH yang digelar di ruang Eksekutif lantai 2 Kantor Bupati Kukar.
Rapat dihadiri unsur Forkopimda, tim Satgas PKH, dan sejumlah pejabat Pemkab Kukar. Pertemuan itu membahas langkah-langkah strategis penertiban kawasan hutan berdasarkan data geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyar, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan apresiasi atas pelibatan pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda dalam pelaksanaan Satgas PKH.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar kegiatan penertiban berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Sinergi antara Satgas PKH, Pemda, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khairul Basyar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Tim Satgas PKH, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa tim menemukan dua kasus sengketa kawasan hutan di wilayah Kukar.
“Di Kukar ada dua kasus di lokasi yang sudah tim Satgas tangani,” jelas Febrie, namun ia enggan menyebutkan secara rinci lokasi tersebut karena masih dalam proses penanganan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan aktivitas usaha di sektor pertambangan, migas, dan perkebunan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Nantinya akan ada rapat koordinasi kembali bersama Tim Satgas PKH, dan persoalannya akan kami sampaikan lebih detail. Untuk penyelesaiannya, kewenangan Pemkab sudah terbatas,” ujarnya.
Kegiatan Satgas PKH di Kukar berlangsung tertib dan diakhiri dengan komitmen bersama memperkuat koordinasi penertiban kawasan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar pengelolaan lingkungan tetap berkelanjutan dan adil bagi masyarakat. (*)
