Samarinda, Sekaltim.co – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Edy Suharto, menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua II Komite IV DPD RI, Sinta Rosma Yenti, bersama Anggota DPD RI, Dinda Rembulan, dan jajaran staf.
Kunjungan Komite IV DPD RI ke BPKP Perwakilan Kaltim berlangsung Selasa 8 Juli 2025, di Ruang Rapat Sangalaki, Samarinda.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan menggali informasi strategis terkait efektivitas penyaluran dana transfer ke daerah, khususnya di wilayah Kaltim. Dana yang dimaksud meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa.
“Terima kasih atas kunjungannya ke Kantor Perwakilan BPKP Kaltim sebagai bagian dari mitra strategis kami di Komite IV DPD RI,” ujar Edy Suharto dalam keterangan tertulis.
Dalam forum diskusi tersebut, kedua pihak membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan dana transfer daerah. Mulai dari keterlambatan penyaluran, permasalahan administrasi, hingga kendala realisasi anggaran di lapangan.
Kepala Perwakilan BPKP menyampaikan paparan mengenai hasil pengawasan internal terhadap penyaluran dana transfer. Termasuk mengungkap temuan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan strategi mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, efektivitas penyaluran dana transfer ke daerah sangat bergantung pada tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran.
Komite IV DPD RI melalui Sinta Risma Yenti mengapresiasi informasi dan masukan yang disampaikan, serta menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan dalam penguatan pengawasan dana publik.
Pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kolaborasi antarlembaga, terutama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai informasi, Sinta Rosma Yenti masuk ke dalam Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan tetap yang memiliki lingkup tugas pada isu-isu strategis nasional, seperti APBN, perimbangan keuangan pusat-daerah, hasil pemeriksaan keuangan negara, pemilihan anggota BPK, serta penguatan sektor UMKM dan koperasi.
Dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, Komite IV bertugas membahas:
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
2. Pajak dan pungutan lain
3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
4. Pemeriksaan dan pemilihan anggota BPK
5. Lembaga keuangan
6. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Melalui kerja sama lintas lembaga seperti ini, diharapkan pengelolaan dana transfer ke daerah di Kalimantan Timur semakin efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada pembangunan daerah. (*)
