Tiga Kepala Daerah Kaltim Temui Menteri PU Bahas Infrastruktur Strategis
Jakarta, Sekaltim.co – Tiga kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) kompak memperjuangkan pembangunan infrastruktur strategis di daerah masing-masing ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta. Mereka adalah Wali Kota Samarinda Andi Harun, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudiyat Noor, dan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Ketiganya melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, di Kantor Kementerian PU Jakarta, pada Selasa, 7 Oktober 2025. Pertemuan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Gerardus Budisatrio Djiwandono, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Agenda penting ini dilakukan di tengah kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang dinilai berdampak langsung pada kelangsungan proyek pembangunan di daerah.
Samarinda Fokus pada Pengendalian Banjir
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk perjuangan Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan program pengendalian banjir tetap berjalan meski ada pemotongan TKD.
Menurut Andi Harun, terdapat sejumlah proyek strategis yang sedang diperjuangkan, di antaranya pengoptimalan Waduk Lempake, pembangunan sheetpile Sungai Karang Mumus, revitalisasi sistem drainase perkotaan, pembangunan kolam retensi, serta pembuatan pintu air**.
Dengan adanya kebijakan pemotongan dana TKD, banyak proyek yang terpengaruh. Karena itu, Wali Kota Andi Harun memohon dukungan Bapak Menteri PU agar program strategis pengendalian banjir di Kota Samarinda bisa terealisasi.
Sebagai bentuk perjuangan Pemerintah Kota Samarinda kepada Kementerian PU, karena dengan adanya program strategis pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Samarinda seperti rencana pengoptimalan Waduk Lempake, Pembangunan Sheetpile Sungai Karang Mumus, Revitalisasi Sistem Drainase Perkotaan dan Pembangunan Kolam Retensi serta pembuatan Pintu Air yang dimana sangat berpengaruh dengan adanya kebijakan TKD tersebut.
Andi Harun menambahkan, pengendalian banjir bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait langsung dengan kesejahteraan warga.
“Prioritas pengendalian banjir menjadi yang utama karena berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Samarinda,” tegasnya dikutip dari Prokompim.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas sambutan positif dari Menteri PU dan dukungan penuh dari Gerardus Budisatrio Djiwandono sebagai perwakilan rakyat Kalimantan Timur di Senayan.
Menteri PU Dodi Hanggodo dikatakan menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa Kementerian PU siap membantu pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Samarinda, karena program itu sejalan dengan upaya penguatan ketahanan iklim dan peningkatan daya saing daerah, sebagaimana visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
PPU Dorong Pembangunan Jembatan dan Bendungan
Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudiyat Noor dalam kesempatan yang sama turut memaparkan sejumlah proyek prioritas Kabupaten PPU.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan Bendungan Telake, Bendungan Lawe-Lawe, serta Jembatan Riko–Buluminung (Bulu Minu) yang menjadi penghubung vital antarwilayah.
Selain itu, proyek Jalan Ketahanan Pangan yang sempat tertunda juga kembali diusulkan untuk dilanjutkan. “Alhamdulillah, semua usulan kami mendapat respons positif dari Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” ungkap Mudiyat Noor usai pertemuan.
Ia menilai, kehadiran Budisatrio Djiwandono sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kaltim menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi pemerintah daerah saat menyuarakan kebutuhan pembangunan.
Bupati Mudiyat menegaskan bahwa tiga infrastruktur utama yang menjadi fokus PPU — yakni Jembatan Riko–Buluminung, Bendungan Lawe-Lawe, dan Bendung Gerak Telake — sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah serta mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Melalui dukungan DPR RI dan Kementerian PU, diharapkan proyek-proyek strategis di Samarinda, PPU, dan Balikpapan dapat terus berjalan meskipun menghadapi tantangan fiskal akibat penyesuaian dana TKD. (*)
