Bontang, Sekaltim.co – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni resmi melantik sejumlah pejabat baru dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional, Senin 22 September 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, disaksikan Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, dan seluruh kepala OPD.
Pengangkatan pejabat baru di Kota Bontang ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, sebagai langkah penting memperkuat birokrasi pemerintahan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Dalam Keputusan Nomor 800.1.3.3/1975/BKPSDM/2025, dua pejabat dikukuhkan.
1. Retno Febriaryanti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Sudi Priyanto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sementara itu, melalui Keputusan Nomor 800.1.3.3/1976/BKPSDM/2025, delapan pejabat resmi diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
1. Sony Suwito Adicahyono sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Lukman sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
3. Anwar Sadat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum
4. Rafidah sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
5. Asdar memimpin Dinas Ketenagakerjaan
6. Abdu Safa Muha sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Syahruddin sebagai Kepala Bapperida
8. Bahauddin memimpin Dinas Perhubungan.
Selain itu, Keputusan Nomor 800.1.3.3/1978/BKPSDM/2025 menetapkan tujuh pejabat fungsional baru dan sejumlah guru ahli pertama.
Jabatan tersebut mencakup epidemiolog kesehatan, administrator kesehatan, analis SDM, pranata aparatur, serta tenaga pendidik yang akan memperkuat perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menekankan integritas dan profesionalisme ASN Bontang.
Ia menyebut, pejabat baru harus adaptif menghadapi perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi, agar pelayanan publik semakin baik dan memuaskan masyarakat.
“ASN Kota Bontang harus menjadi teladan dengan bekerja profesional, beretika, dan bermartabat. Kita harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi, agar pelayanan publik semakin baik dan memuaskan masyarakat,” kata Neni dikutip dari laman Prokompim.
Selain itu, ia menyinggung kondisi keuangan daerah. Anggaran perubahan 2025 diproyeksikan Rp3,1 triliun dengan fokus besar pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, Neni mengingatkan agar belanja daerah terkendali sehingga tidak membebani APBD tahun berikutnya.
Acara pelantikan pejabat baru di Kota Bontang ini ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan, doa bersama, serta yel-yel ASN Bontang. Melalui formasi pejabat baru, pemerintah berharap roda birokrasi semakin solid mewujudkan pembangunan dan pelayanan optimal bagi masyarakat. (*)
