Sekaltim.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Jumat 8 November 2024 di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU). Kunjungan DPR kali ini dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Pilkada Serentak di Kaltim diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Para pemilih akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.
Sementara jadwal kampanye mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat publik terakhir pada 22 November 2024.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut kedatangan rombongan Komisi II DPR bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono. Setelah beristirahat sejenak, rombongan melanjutkan perjalanan menuju IKN melalui jalur Jembatan Pulau Balang.
Pertemuan Komisi II DPR RI digelar di Swissotel IKN. Beberapa undangan hadir, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan TNI/Polri.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan sukses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Benua Etam pada 14 Februari 2024 lalu. Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen, pemilihan DPR RI 79,18 persen, dan pemilihan DPRD 79 persen.
“Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama,” beber Akmal.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mencapai Rp1,1 triliun. Realisasinya disesuaikan dengan tahapan, terutama untuk pengamanan saat pelaksanaan dan penghitungan hasil.
“Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada,” ungkap Akmal.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga memberikan jaminan sosial BPJS bagi seluruh petugas TPS di seluruh Kaltim. “Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan,” bangga Akmal.
Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Ia berharap pemanfaatan NPHD dilakukan secara tepat dan tidak melanggar hukum.
Meski secara umum Kaltim cukup kondusif, Rifqinizamy mengingatkan agar tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia, mengingat hanya ada dua pasangan calon gubernur.
“Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon pilgub hanya ada dua,” timpal Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy. (*)
