Samarinda, Sekaltim.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. M. Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya Puskesmas Pembantu (Pusban) di Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda. Kondisi ini dinilai paradoks mengingat status Samarinda sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang besar.
Dirinya heran dengan fakta bahwa di Kota Samarinda yang penduduknya demikian banyak masih ada pusban. Menurutnya, status pusban di Samarinda sudah ditingkatkan menjadi Puskesmas.
“Di Samarinda ini ada beberapa daerah kelurahan, itu statusnya masih Pusban. Saya juga heran. Di Kota Samarinda yang jumlah penduduknya demikian banyak tapi kok masih ada Pusban-Pusban. Maksudnya itu sudah ditingkatkan menjadi Puskesmas,” ungkap Darlis dalam wawancara di kantor DPRD Kaltim, Kamis 14 November 2024.
Darlis menambahkan, DPRD akan mengawal proses peningkatan status Pusban menjadi Puskesmas dan memastikan setiap Puskesmas memiliki fasilitas memadai. “Ini bukan sekadar perubahan status, tapi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Legislator ini juga menyoroti persoalan standar pelayanan kesehatan di Samarinda yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. “Bukan hanya di puskesmas, bahkan Rumah Sakit Umum pun mengalami kendala saat pasien membludak,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen mendorong penambahan kuantitas sarana prasarana kesehatan. Namun, Darlis menekankan bahwa peningkatan jumlah fasilitas harus diimbangi dengan optimalisasi kinerja tenaga kesehatan.
“Kami menemukan kasus dimana jumlah tenaga kesehatan sudah memadai, tetapi pelayanannya masih dikeluhkan. Ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan juga harus dikawal dengan baik,” jelasnya.
Terkait kesejahteraan tenaga kesehatan, Darlis mengkritisi sistem insentif yang dinilai tidak manusiawi. “Para dokter terikat sumpah profesi, tetapi secara manusiawi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka melalui tunjangan yang layak,” tegasnya.
Ia optimis bahwa peningkatan tunjangan dapat membantu pemerataan sebaran dokter. “Jika tunjangan sudah dipenuhi secara manusiawi, rekrutmen dan penempatan dokter sesuai kebutuhan akan lebih mudah dilaksanakan,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjut Darlis, akan mengevaluasi penggunaan APBD untuk sektor kesehatan. “APBD kita cukup besar. Jangan sampai tidak tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Kesehatan telah mengatur rasio kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk. “Ada ketentuan tentang jumlah minimal Puskesmas dan Rumah Sakit per jumlah penduduk. Ini akan kami bahas dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Samarinda. “Kita akan dorong optimalisasi anggaran untuk perbaikan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujarnya.
DPRD Kaltim berencana mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan untuk membahas berbagai persoalan ini. Dirinya akan pastikan ada solusi konkret untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Samarinda.
“Itu nanti kita akan bicarakan dengan dinas kesehatannya,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim)
