Sekaltim.co – Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan mendalam terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrohman (Gus Miftah) dari jabatan Utusan Khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dalam wawancara eksklusif bersama Hersubeno Arif pada Sabtu 7 Desember 2024 di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung menyebut keputusan tersebut sebagai sebuah “tindakan eksistensial” yang patut dihargai dan dihormati.
“Ini adalah tindakan eksistensial karena beliau akhirnya tiba pada pemahaman radikal tentang kesalahannya,” ujar Rocky dalam wawancara tersebut. Menurutnya, langkah Gus Miftah merupakan cerminan kesadaran tinggi seorang pejabat publik yang memahami bahwa posisinya bisa mengganggu aura integritas kabinet, terutama integritas Presiden Prabowo Subianto.
Sehari sebelumnya, Jumat 6 Desember 2024, Gus Miftah mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni diambil tanpa tekanan dari pihak manapun, melainkan didorong oleh rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab yang mendalam kepada Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, video Gus Miftah viral di media sosial karena dianggap menghina seorang penjual es teh saat berdakwah. Dampak dari tindakan Gus Miftah ternyata meluas dan bergema hingga negara tetangga. Peristiwa Gus Miftah menghina penjual es teh saat pengajian ini bahkan menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Miftah pun lalu mengundurkan diri dari jabatannya.
Rocky Gerung melihat tindakan ini sebagai preseden penting dalam etika kepejabatan di Indonesia. “Ini semacam pedoman awal bahwa mereka yang juga pernah melakukan hal yang sama, seperti beberapa menteri dalam dua bulan pemerintahan Pak Prabowo yang melakukan hal tidak etis, harusnya mengikuti tradisi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rocky menjelaskan bahwa dalam masyarakat beradab, pejabat publik seharusnya memiliki kesadaran moral yang tinggi tanpa perlu menunggu teguran formal dari lembaga pengawas seperti Ombudsman atau PTUN. “Di luar negeri, Ombudsman punya kedudukan moral yang tinggi. Disentil saja namanya, itu artinya sudah selesai – hukuman moral dan sosial pada yang bersangkutan,” jelasnya.
Rocky juga menyoroti peran penting netizen dalam mengawasi perilaku pejabat publik. “Mata netizen tak mungkin lagi terhalang oleh tipu-tipu lembaga survei. Kalau mata netizen sudah mengatakan sebaliknya, maka percayalah bahwa mata netizen itu ada kejujuran terakhir di Republik ini,” tegasnya.
Dalam analisisnya, Rocky menekankan bahwa pejabat publik tidak memerlukan martabat dalam jabatannya. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula kewajiban (noblesse oblige) yang harus dipenuhi. “Kritik dan satir, bahkan cacian, adalah hak rakyat untuk diucapkan pada para penguasa,” jelasnya.
Rocky menggarisbawahi bahwa tindakan Gus Miftah merupakan contoh pertanggungjawaban etik yang tidak memerlukan persidangan formal. “Permintaan maaf dan pengunduran diri itu yang disebut sebagai prinsip imperatif dari posisi etis. Imperatif artinya harus dilaksanakan dengan konsekuensi apapun,” tambahnya.
Dia berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pejabat publik, termasuk di tingkat daerah. “Tentu kita harus lanjutkan pengkondisian ini supaya berlaku juga pada pejabat-pejabat yang lain, termasuk Bupati, Walikota, anggota DPRD, DPR – semua pejabat publik harus ada dalam satu ukuran etis yang sama,” tegasnya.
Rocky menyimpulkan bahwa drama satu minggu ini akhirnya bisa diselesaikan secara tragis, namun membawa pelajaran moral dan pesan etis yang penting bagi demokrasi. Menurutnya, setiap skandal pada akhirnya harus diuraikan dalam rangka pertanggungjawaban pejabat publik, yang diberi amanah khusus oleh rakyat untuk menuntun kehidupan yang etis, bertanggung jawab, dan tidak arogan.
“Selamat datang kehormatan, dan harusnya kehormatan ini jadi ukuran dasar dari pemerintahan Pak Prabowo yang memang menghendaki supaya rakyat itu dimuliakan,” pungkasnya mengakhiri wawancara. (*)
