Samarinda, SEKALTIM.CO – Dalam upaya mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan inovasi dengan mengembangkan Early Warning System (EWS) Inflasi yang mulai digunakan sejak awal tahun 2024. EWS Inflasi ini merupakan instrumen yang diharapkan dapat secara efektif dan efisien memberikan data awal untuk pengambilan keputusan tepat dalam pengendalian inflasi. berdasarkan data dari pelbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).
“EWS Inflasi ini merupakan kolaborasi dengan semua pihak dan baru kita gunakan di awal tahun 2024 ini,” kata Asisten II Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad saat pembukaan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim secara virtual, Senin 1 April 2024.
Selain mengembangkan EWS Inflasi, Pemprov Kaltim juga akan mengembangkan Toko Penyeimbang Harga (TPH) SIGAP. Sementara ini, Pemprov Kaltim baru membuka SIGAP di dua pasar di Kota Samarinda, yaitu Pasar Segiri dan Pasar Merdeka.
Kedua pasar tersebut, menurut Ujang Rachmad, menjadi lokasi pengambilan sampel indeks harga konsumen (IHK).
Ke depan, Pemprov Kaltim akan membuka Toko SIGAP di Penajam Paser Utara, (PPU) Balikpapan, dan Berau. upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam pengendalian inflasi tahun ini, seperti EWS Inflasi dan TPH, akan direplikasi di wilayah tersebut agar inflasi pada keempat daerah sampel dapat dikendalikan secara bersama-sama.
“Saat ini, TPH telah diresmikan di Pasar Segiri dan Pasar Merdeka yang menjadi pasar sampel Indeks Harga Konsumen (IHK),” kata Ujang Rachmad.
Menurut Ujang Rachmad, sinergi dan mekanisme yang dikembangkan dalam pengendalian inflasi dengan menggunakan EWS Inflasi serta tindakan konkret melalui TPH, ditambah upaya pasar murah, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Timur.
“Kami deg-degan juga nih bapak dan ibu, angka inflasi untuk Maret 2024 seperti apa ya? Kami berharap bahwa upaya kami mengembangkan inovasi-inovasi seperti yang saya sampaikan tadi, bersama dengan mengintensifkan tindakan konkret dalam menerapkan strategi 4K pengendalian inflasi, dapat ditunjukkan dengan angka yang bagus,” ujar Ujang Rachmad.
Ujang menambahkan, upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam pengendalian inflasi saat ini masih dalam tahap uji coba. Oleh karena itu, evaluasi akan terus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan mekanisme yang perlu diperbaiki.
“Ini sebetulnya uji coba. Apa hasilnya dari semua tindakan kita? Apakah memberikan dampak positif atau sebaliknya, atau mungkin belum memberikan dampak positif? Jadi, upaya ini akan terus kita kembangkan dan kita akan terus evaluasi, kira-kira apa yang menjadi kendala mekanisme pengendalian inflasi ini, mungkin tidak terlalu baik,” kata Ujang.
Pengembangan EWS Inflasi dan TPH merupakan langkah strategis Pemprov Kaltim dalam mengantisipasi lonjakan inflasi, terutama pada bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 2024. Pada periode tersebut, inflasi cenderung tinggi karena pola konsumsi masyarakat yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya.
Dengan adanya EWS Inflasi dan TPH, Pemprov Kaltim menguatkan komitmen dalam mengendalikan inflasi daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (*)
